Shifa Nurhaliza Putri
Pendekatan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan anggaran belanja pemerintah tahun 2026 yang mencapai lebih dari Rp900 triliun agar memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional. Pengadaan yang direncanakan berdasarkan kebutuhan dan informasi pasar juga menjadi salah satu upaya untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah, khususnya di sektor infrastruktur dan digital.
Dengan integrasi data dan keterbukaan informasi mengenai kebutuhan belanja pemerintah, pelaku usaha dalam negeri, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), diharapkan memperoleh gambaran kebutuhan pasar pengadaan yang lebih jelas. Informasi tersebut dapat membantu pelaku usaha mempersiapkan kapasitas produksi dan memperbesar kesempatan untuk mengikuti proses pengadaan pemerintah.
Melalui kolaborasi bersama LKPP, Telkom Solution terus berupaya menghadirkan solusi teknologi yang relevan dengan kebutuhan sektor publik. Upaya ini menjadi bagian dari kontribusi Telkom dalam mendorong tata kelola pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel, sekaligus membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi pelaku usaha nasional dalam pembangunan Indonesia.
(Shifa Nurhaliza Putri)
