Tim IDXChannel
Dalam ketentuan tersebut, sektor ketenagalistrikan tidak lagi disebut sebagaimana sebelumnya tercantum dalam pengaturan pekerjaan alih daya.
Perubahan pengaturan ini menjadi momentum penting untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap keberadaan dan kontribusi pekerja di sektor pembangkitan tenaga listrik, termasuk anggota SP PLN Indonesia Power Services yang selama ini turut mengambil bagian dalam menjaga keandalan pembangkit dan mendukung ketahanan energi nasional.
Ketua Umum SP PIPS Suryawan mengatakan, apresiasi ini merupakan bentuk penghargaan atas kebijakan pemerintah yang memberikan perhatian terhadap perlindungan pekerja, khususnya mereka yang selama ini bekerja secara langsung dalam operasional pembangkitan tenaga listrik.
"Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Ketenagakerjaan beserta seluruh jajaran atas tidak lagi dicantumkannya sektor ketenagalistrikan dalam daftar bidang pekerjaan jasa penunjang yang dapat dialihdayakan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026. Bagi kami, ini merupakan perkembangan penting dalam perjuangan memberikan perlindungan dan kepastian bagi pekerja sektor ketenagalistrikan, khususnya anggota SP PLN Indonesia Power Services yang setiap hari bekerja menjaga operasional dan keandalan pembangkit listrik di berbagai wilayah Indonesia," ujar Suryawan.
Lebih lanjut, Suryawan menegaskan bahwa pekerja pembangkitan tenaga listrik memiliki peran strategis yang tidak dapat dipandang hanya dari sisi hubungan kerja. Kompetensi, pengalaman, penguasaan teknologi, serta kesinambungan pengetahuan teknis merupakan modal penting dalam menjaga keandalan pembangkit.
