sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Kemenhub Mulai Siapkan Sejumlah Pelabuhan untuk Dikelola Swasta

News editor Iqbal Dwi Purnama
19/11/2026 22:46 WIB
Kemenhub mulai mengidentifikasi sejumlah pelabuhan potensial yang dapat dikembangkan melalui kerja sama dengan badan usaha.
Kemenhub Mulai Siapkan Sejumlah Pelabuhan untuk Dikelola Swasta (FOTO:iNews Media Group)
Kemenhub Mulai Siapkan Sejumlah Pelabuhan untuk Dikelola Swasta (FOTO:iNews Media Group)

IDXChannel - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai mengidentifikasi sejumlah pelabuhan potensial yang dapat dikembangkan melalui kerja sama dengan badan usaha.

Langkah ini dilakukan untuk membuka peluang keterlibatan swasta dalam pengembangan infrastruktur dan pengelolaan pelabuhan di Indonesia.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub tengah menyusun studi identifikasi pelabuhan potensial beserta bentuk kerja sama yang dapat diterapkan. 

Direktur Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut, Triono, mengatakan keterlibatan badan usaha menjadi salah satu alternatif strategis untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pengembangan pelabuhan di berbagai wilayah Indonesia.

"Kerja sama pemerintah dengan badan usaha diharapkan tidak hanya menjadi sumber pembiayaan alternatif, tetapi juga mampu menghadirkan efisiensi, inovasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta pengelolaan pelabuhan yang lebih profesional dan berkelanjutan," ujar Triono dalam Forum Group Discussion di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Dia menjelaskan, identifikasi pelabuhan potensial dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Di antaranya kondisi fisik dan fasilitas pelabuhan, potensi ekonomi, prospek pasar, potensi arus barang dan penumpang, hingga kebutuhan investasi.

Selain itu, pemerintah turut memperhitungkan kesiapan infrastruktur pendukung serta aspek teknis dan operasional. Pelabuhan yang masuk dalam kajian juga harus sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan dan arah kebijakan pembangunan transportasi laut nasional.

Menurut Triono, setiap pelabuhan memiliki karakteristik dan kebutuhan berbeda sehingga skema kerja sama yang ditawarkan kepada badan usaha harus disesuaikan dengan potensi dan kelayakan masing-masing pelabuhan.

"Setiap pelabuhan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, bentuk kerja sama yang ditawarkan harus disesuaikan dengan potensi, kebutuhan, dan kelayakan masing-masing pelabuhan," tutur dia.

Melalui studi tersebut, Ditjen Perhubungan Laut berharap dapat menentukan prioritas pengembangan pelabuhan sekaligus menjadi landasan bagi pemerintah dalam menjajaki kerja sama dengan calon mitra investasi.

Triono menegaskan hasil kajian tidak boleh berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi harus dapat ditindaklanjuti menjadi dasar konkret pengembangan infrastruktur kepelabuhanan.

Dia menambahkan, pelaksanaan kerja sama pengembangan pelabuhan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 beserta peraturan turunannya.

Pemerintah berharap keterlibatan badan usaha dapat mendorong pengelolaan pelabuhan yang lebih profesional, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat konektivitas dan sistem logistik nasional.


(kunthi fahmar sandy)

Advertisement
Advertisement