“Selain penyadapan diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya seperti surveilence ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengkondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi,” tutur legislator Gerindra itu.
Menurutnya, berbagai manuver tersebut diduga bermuara pada satu tujuan, yakni membuat kepala negara terganggu dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan.
"Yang intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya," kata dia.
Habiburokhman meminta Polri untuk menelusuri dan mendalami temuan informasi tersebut secara serius. Ia memperingatkan bahwa rangkaian aksi tersebut memiliki konsekuensi hukum yang sangat berat jika terbukti di kemudian hari.
“Informasi-informasi tersebut harus didalami secara serius. Ketika kemudian terbukti maka ini merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 KUHP,” tuturnya.
(Febrina Ratna Iskana)