Pemeriksaan sejumlah pihak swasta ini menjadi bagian dari upaya KPK menelusuri aliran uang dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di BNPB. Penyidik mendalami apakah terdapat pemberian keuntungan kepada oknum pejabat sebagai imbalan atas proyek yang dikerjakan perusahaan-perusahaan tersebut.
Sekadar informasi, kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 13 Oktober 2026. KPK mengamankan 15 orang dalam OTT tersebut. Sehari kemudian, lima orang ditetapkan sebagai tersangka dalam dua klaster perkara, yakni dugaan konflik kepentingan pengadaan dan penerimaan suap dari pihak swasta.
Pada klaster pertama, KPK menetapkan Bima Setiawan (BMS) selaku tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, sebagai tersangka. Bima diduga terlibat konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan DSP selama periode 2024-2026.
KPK menduga sejumlah perusahaan penyedia yang memperoleh proyek melalui mekanisme penunjukan langsung terafiliasi dengan Bima. Total nilai pengadaan dari perusahaan-perusahaan tersebut mencapai sekitar Rp148 miliar, terdiri atas Rp45,76 miliar pada 2024, Rp52,27 miliar pada 2025, dan Rp50 miliar pada 2026.
Penyidik juga menduga hasil pengadaan tersebut dimanfaatkan Bima untuk kepentingan pribadi. Salah satunya melalui pembelian saham PT Medela Potentia (MDLA) oleh PT Alfa Veritas Energizer (AVE), perusahaan yang terafiliasi dengan Bima.