Binti Mufarida
Supratman menegaskan, hukum juga tidak boleh berhenti sebagai kumpulan aturan yang hanya bersifat administratif. Hukum harus mampu memberikan kepastian, perlindungan, sekaligus menjadi solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
"Hukum tidak boleh berhenti menjadi kumpulan peraturan. Hukum harus memberikan kepastian, hukum harus memberikan perlindungan, dan hukum harus mampu menghadirkan solusi,” kata dia.
Dia mengatakan, prinsip tersebut menjadi salah satu dasar Kementerian Hukum menjalankan program pelayanan publik, termasuk “Pasti Ada Solusi”. Program tersebut dirancang sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, keluhan, dan harapan terhadap pelayanan hukum.
Menurutnya, pemerintah perlu terus melakukan introspeksi terhadap kualitas pelayanan publik dengan mendengarkan langsung suara masyarakat.
“Program ini kita rancang untuk memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia untuk memberi masukan, mendengar keluhan, dan lain sebagainya, supaya kita melakukan introspeksi terhadap kualitas kerja kita dalam hal pelayanan publik,” ujarnya.
