Iqbal Dwi Purnama
Dia menjelaskan, pembatalan HGU secara keseluruhan didasarkan pada sejumlah temuan, antara lain luas lahan terbakar lebih dari 50 persen, kejadian kebakaran berulang, serta tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk mengantisipasi maupun memitigasi kebakaran.
Selain itu, perusahaan dinilai tidak memenuhi diktum atau persyaratan dalam surat keputusan pemberian hak atas tanah. Selain tiga perusahaan tersebut, ATR/BPN juga menyiapkan penertiban terhadap perusahaan dalam empat klaster lainnya.
Pada klaster kedua, terdapat PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan luas lahan sekitar 2.300 hektare. HGU perusahaan tersebut telah berakhir sejak 2020 sehingga tanahnya akan diambil alih oleh negara.
Sementara itu, klaster ketiga mencakup tiga perusahaan yang telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memperoleh HGU. Ketiga perusahaan itu adalah PT ANI seluas 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare.
ATR/BPN memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi ketiga perusahaan tersebut. Pemerintah juga merekomendasikan evaluasi terhadap IUP yang dimiliki melalui pemerintah daerah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.
