Binti Mufarida
IDXChannel - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta seluruh pejabat negara menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mereka secara jujur.
Mengingat, kepatuhan menyetorkan LHKPN di Indonesia masih terbilang rendah berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Laporan KPK menyebutkan, LHKPN untuk jajaran penyelenggara negara di tingkat legislatif baru terdapat sekitar 38 persen, eksekutif 53 persen, dan yang memiliki tingkat laporan cukup tinggi adalah yudikatif sebesar 94 persen.
“Kita terus meminta supaya laporan kekayaan itu dilaporkan semuanya ya, baik yang eksekutif, tentu terutama juga kita harapkan dari legislatif, juga dari yudikatif, semua melaporkan ini dengan jujur,” imbau Wapres di Istana Wapres, Jumat (3/3/2023).
Setelah ada laporan KPK tentang rendahnya pelaporan ini, Wapres pun menilai hal tersebut dapat menjadi pengingat setiap penyelenggara negara. Lebih jauh, Wapres meminta mereka untuk patuh menjalankan kewajibannya dalam melaporkan LHKPN.
“Apalagi sekarang KPK sudah membuat pernyataan. Nah itu pemerintah akan mendorong terus,” tegas Wapres.
Oleh karena itu, Wapres pun menekankan kepada seluruh pimpinan di KL untuk terus berperan aktif mengingatkan seluruh jajarannya dalam kepatuhan pelaporan LHKPN ini. Sehingga, transparansi kepada masyarakat dapat terus berjalan dengan baik.
“Kementerian kita harapkan terus mendorong karyawannya atau bawahannya untuk terus melaporkan LHK,” pungkas Wapres.
(DES)
