"Semua menggerakkan masuk ke RT semua, yang jalan ke RT. Karena di RT itu mungkin orangnya tidak punya HP yang baru, jadi TNI-Polri, Kementerian Agama, Penyuluh Pertanian semua kita libatkan. Ini menurut saya satu gerakan nasional yang diarahkan Presiden yang menurut saya sangat baik sekali," katanya.
Luhut menambahkan, baik TNI/Polri hingga ASN, maupun agen masyarakat akan melakukan pendataan hingga tutup tahun 2026 mendatang. Sebab targetnya mulai kuartal I 2027, penyaluran bansos lewat sistem digital akan mulai digulirkan.
"Kami merencanakan akhir tahun ini mesti selesai semua itu. Awal tahun depan, kuartal 1-2 kita akan uji coba," katanya.
Pemerintah mulai membuka registrasi ulang calon penerima bantuan sosial (bansos) untuk 2027 melalui Perlinsos Digital.
Pemerintah menargetkan sebanyak 48 juta masyarakat terdaftar hingga Desember 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketepatan sasaran penyaluran bansos.
Registrasi ini terutama ditujukan bagi masyarakat yang ingin menjadi calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) pada 2027.