Riyan Rizki Roshali
"Kedua, SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP," kata Suyudi.
Suyudi juga menerangkan Irjen Eko Hadi Santoso diduga berperan menerima perintah penyadapan yang berasal dari Listyo Sigit.
"Ketiga, EH yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik," ungkap Suyudi.
Terakhir, Irjen Ahrie Sonta (AS) berperan meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan. Ia juga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo.
"Keempat, AS, yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance," terang Suyudi.
Suyudi menambahkan, Ahrie Sonta juga memerintahkan penghapusan data penyadapan dan pembubaran grup WhatsApp yang berisi perintah penyadapan.
“Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp,” katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)
