Iqbal Dwi Purnama
Menurut Yassierli, penguatan tata kelola dilakukan untuk membangun ekosistem MagangHub yang lebih transparan, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Kolaborasi akan melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga sektor industri.
Kemnaker juga berkomitmen meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggara magang guna memastikan perlindungan hak-hak peserta sekaligus menjaga kualitas pelaksanaan program.
Kemnaker bersama Komisi IX DPR RI dan BNSP turut menyepakati perluasan lokasi penyelenggaraan MagangHub serta diversifikasi sektor industri agar manfaat program dapat dirasakan lebih merata oleh generasi muda di berbagai daerah.
Melalui penguatan tersebut, pemerintah berharap MagangHub tidak hanya menjadi sarana belajar di tempat kerja, tetapi juga mampu menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, tersertifikasi, dan lebih siap bersaing di pasar kerja nasional.
(Dhera Arizona)
