Dedy menyebutkan, usulan keempat perlu adanya pencatatan penggunaan seluruh sarana yang tidak boleh dihapus dengan mekanisme audit berkala. Perlu ada juga pengawasan melekat.
"Yang kelima, pengawasan melalui pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri serta oleh fungsi inspektorat dan fungsi Propam sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang Polri," imbuh dia.
"Yang keenam, terkait dengan tegasnya sanksi terhadap penyalahgunaan berlaku pidana melalui peradilan umum berdasarkan Pasal 258 KUHP dan PP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Profesi Polri berdasarkan aturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 yang hukumannya terberat adalah sampai dengan PTDH, serta hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003, yang sanksi tersebut berlaku bagi pelaksana maupun pemberi perintah," katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)