Yusril menjelaskan dugaan makar tersebut memiliki sejumlah kemungkinan tujuan. Mulai dari membunuh presiden, melumpuhkan presiden agar tidak dapat menjalankan tugasnya, hingga melumpuhkan pemerintah dan alat-alat perlengkapan negara lainnya.
"Yang paling tinggi adalah membunuh presiden, kemudian melumpuhkan presiden, membuat presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, atau pasal selanjutnya melumpuhkan pemerintah dan alat-alat perlengkapan negara yang lain, yang terakhir baru ada memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," tuturnya.
Menurut Yusril, motif di balik penyadapan terhadap kepala negara menjadi salah satu hal penting yang harus diungkap. Dia menilai penyadapan terhadap presiden tidak bisa hanya dilihat sebagai tindakan intersepsi elektronik.
"Apalagi yang disadap ini adalah presiden, maka menurut pendapat saya dan juga pendapat banyak para ahli pidana maupun ahli hukum tata negara bahwa penyadapan terhadap presiden itu memang tergolong sebagai satu tindak pidana makar, karena tentu ada satu motif ya untuk apa penyadapan dilakukan," katanya.
Karenanya, lanjut Yusril, gelar perkara dijadwalkan berlangsung pada Kamis besok (19/11/2026), diharapkan dapat memperjelas keterkaitan antara dugaan penyadapan dan makar. Hasil pemeriksaan rekaman penyadapan juga diharapkan dapat menunjukkan sejauh mana dugaan tindak pidana tersebut telah dilakukan.
"Nanti itu dari hasil pembukaan rekaman-rekaman hasil penyadapan itu nanti akan terlihat sebenarnya sampai di mana tindak pidana makar itu sudah dilakukan walaupun mungkin belum sampai kepada tujuan akhir," katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)