Indah Mulyani
IDXChannel - Presiden Joko Widodo meyakini Nahdlatul Ulama (NU) memiliki potensi dalam rangka pemerataan ekonomi umat dimana ditopang dengan kekuatan anak muda dan santri NU yang berkualitas dengan kompetensi baik.
“Apabila ini bisa dirajut dalam sebuah kekuatan lokomotif saya meyakini ini bisa menarik gerbong-gerbong yang ada di bawah untuk bersama-sama dalam rangka menyejahterakan kita semuanya,” ujar Presiden saat meresmikan Pembukaan Muktamar Ke-34 NU di Pondok Pesantren Darussa’adah, Kabupaten Lampung Tengah, pada Rabu, 22 Desember 2021.
Pemerintah pun menawarkan untuk dibuat sebuah wadah berupa kelompok usaha atau konsesi bagi anak muda NU mengembangkan kompetensinya dalam bidang pertanian maupun mineral dan batubara. Namun, Presiden menekankan bahwa usaha tersebut harus dapat mendorong usaha lain untuk ikut menikmati.
“Ini memerlukan sebuah kerja besar tetapi saya melihat potensi di Nahdlatul Ulama itu ada, tinggal merajutnya,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menjelaskan pertemuannya dengan pemilik Facebook Mark Zuckerberg lima tahun lalu. Kepala Negara menceritakan kegiatan beliau bermain pingpong secara virtual namun terasa seperti bermain sungguhan.
Saat itu, Mark membisikkan kepada Presiden bahwa perubahan seperti itu merupakan awal dan nanti ke depan memungkinkan setiap kegiatan menjadi virtual. Oleh karena itu, Presiden mengimbau NU untuk berhati-hati dalam menyikapi hal tersebut agar peradaban dapat dipengaruhi sehingga menjadi maslahat bagi umat manusia.
“Dan NU karena di dalam temanya berkhidmat untuk peradaban dunia, hati-hati memang peradaban itu harus kita pengaruhi agar maslahat bagi umat manusia di seluruh dunia khususnya di negara kita Indonesia,” lanjutnya.
Di samping itu, Presiden juga mengutarakan keketuaan Indonesia dalam Group of Twenty (G20) merupakan momentum untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan dunia utamanya dalam hal digitalisasi, perubahan iklim, dan ekonomi hijau.
“Indonesia sekarang juga memimpin G20, menjadi keketuaan G20 juga ingin mempengaruhi kebijakan-kebijakan dunia yang berpihak pada negara-negara miskin, kepada negara-negara berkembang, kepada negara-negara kecil, kepada negara-negara kepulauan dalam hal, dalam segala hal utamanya dalam digitalisasi, perubahan iklim, dan ekonomi hijau,” imbuhnya.
