AALI
9800
ABBA
292
ABDA
6750
ABMM
1400
ACES
1350
ACST
195
ACST-R
0
ADES
3650
ADHI
830
ADMF
7600
ADMG
194
ADRO
2260
AGAR
362
AGII
1475
AGRO
1485
AGRO-R
0
AGRS
148
AHAP
70
AIMS
404
AIMS-W
0
AISA
173
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1130
AKRA
810
AKSI
740
ALDO
1380
ALKA
358
ALMI
290
ALTO
222
Market Watch
Last updated : 2022/01/17 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
507.30
-0.48%
-2.43
IHSG
6645.05
-0.72%
-48.35
LQ45
948.02
-0.52%
-4.93
HSI
24218.03
-0.68%
-165.29
N225
28333.52
0.74%
+209.24
NYSE
0.00
-100%
-17259.00
Kurs
HKD/IDR 1,836
USD/IDR 14,319
Emas
838,644 / gram

Kembali Dibuka, DPR Minta Kemenag Kaji Ulang Biaya Ibadah Umrah 

SYARIAH
Felldy U/Sindo
Selasa, 30 November 2021 12:13 WIB
DPR meminta Kementerian Agama (Kemenag) segera mengkaji kembali ihwal referensi biaya umrah.
Kembali Dibuka, DPR Minta Kemenag Kaji Ulang Biaya Ibadah Umrah 
Kembali Dibuka, DPR Minta Kemenag Kaji Ulang Biaya Ibadah Umrah 

IDXChannel - Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto meminta Kementerian Agama (Kemenag) segera mengkaji kembali ihwal referensi biaya umrah. Permintaan ini dilayangkan menyusul adanya keputusan dari Kerajaan Arab Saudi yang membuka kembali pelaksanaan ibadah umrah bagi jamaah asal Indonesia.

Dalam rapat kerja (Raker) bersama menteri agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Yandri menyinggung keputusan kerajaan Arab Saudi tersebut. Sebagai tindaklanjut atas kabar gembira ini, dia meminta berbagai kebijakan mengenai penyelenggaraan umrah tersebut perlu segera dituangkan dalam bentuk revisi PMA Nomor 719 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah umroh pada masa pandemi 2019.

Dengan adanya revisi ini, kata dia, diharapkan bisa menjadi pedoman terhadap seluruh kebijakan penyelenggaraan umrah yang akan datang.

"Selain itu, penetapan biaya referensi biaya umrah di masa pandemi juga merupakan hal yang urgen untuk segera di revisi menyesuiakan dengan berbagai kebijakan yang akan diambil," kata Yandri dalam Raker di Komisi VIII DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/11/2021).

Dalam kaitan ini, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun meminta Kemenag mengkaji kembali Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 77 Tahun 2020 yang mengatur biaya umrah pada kondisi masa pandemi. Dimana, dalam aturan tersebut, referensi biaya umrah yang telah dicantumkan sebesar Rp26 juta.

"Perlu segera dikaji ulang apakah akan tetap sama ataukah akan terjadi perubahan biaya. Satu hal yang perlu menjadi catatan komisi VIII DPR RI adalah agar penetapan biaya referensi penyelenggaraan ibadah umrah tidak terlalu memberatkan calon jemaah," ujar dia melanjutkan. (NDA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD