Binti Mufarida
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mendorong peningkatan kualitas pelayanan jamaah haji serta antisipasi berbagai dinamika global seiring dengan transisi kelembagaan penyelenggaraan haji ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).
Pratikno menyampaikan bahwa tahun ini menjadi momentum penting untuk memastikan penyelenggaraan haji berjalan lebih baik, sekaligus menjaga kualitas layanan bagi jamaah.
“Tahun ini adalah tahun pertama transisi dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah. Ini butuh pengawalan, dan kita harapkan ada peningkatan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, kita semua mendukung Kementerian Haji dan Umrah menyiapkan semaksimal mungkin,” ujar Pratikno dalam Rapat Tingkat Menteri Kesiapan Keberangkatan dan Layanan Jemaah Haji 1447 H/2026 M, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, dikutip Minggu (19/4/2026).
Pratikno menegaskan saat ini penyelenggaraan haji secara umum telah berada pada kondisi siap. Namun demikian, pemerintah tetap mendorong peningkatan kualitas layanan, khususnya pada aspek akomodasi, konsumsi, serta percepatan penyelesaian hal-hal teknis seperti visa.
“Pada prinsipnya sudah siap, tetapi tetap perlu peningkatan pelayanan. Kualitas catering jangan menurun, distribusi harus terjaga, dan proses teknis seperti visa harus dipercepat,” ujarnya.
Secara keseluruhan, penyelenggaraan haji tahun ini tetap mengacu pada timeline yang telah ditetapkan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan catatan tidak terdapat perubahan kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi. Hingga saat ini, pelaksanaan haji 1447 H masih berjalan sesuai rencana.
Selain itu, pemerintah menyiapkan berbagai skenario mitigasi terhadap potensi perubahan situasi yang dapat memengaruhi penyelenggaraan haji, mulai dari tahap keberangkatan, selama pelaksanaan di Arab Saudi, hingga kepulangan jamaah.
Lebih lanjut, Pratikno menekankan pentingnya menghadirkan nilai tambah ekonomi dari penyelenggaraan ibadah haji, antara lain melalui pemanfaatan produk dan layanan dalam negeri untuk mendukung kebutuhan jamaah di Arab Saudi.
“Kita juga perlu mendorong nilai tambah ekonomi bagi negara. Misalnya kebutuhan jamaah bisa dipenuhi dari dalam negeri, sehingga manfaatnya kembali ke masyarakat kita,” tambahnya.
Pemerintah juga terus memperkuat sistem pengendalian dan monitoring melalui posko nasional dan command center terpadu yang beroperasi selama 24 jam, guna memastikan respons cepat terhadap berbagai dinamika di lapangan.
(Febrina Ratna Iskana)
