Dian Kusumo Hapsari
Dalam surat tersebut, pemerintah juga mengatakan bahwa alasan dan dasar hukum ultimatum tersebut, yakni salah satunya sebagai tindak lanjut atas hasil rapat Satgas Pemberantasan Judi Online yang dinahkodai oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto pada 19 Juni lalu.
(DKH)
