OJK Bakal Wajibkan Influencer Keuangan Punya Izin Resmi saat Pasarkan Produk Investasi

OJK bakal mewajibkan pegiat media sosial atau influencer finansial memiliki izin resmi dalam kegiatan memasarkan atau memberikan rekomendasi efek.

IDXChannel — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal mewajibkan pegiat media sosial atau influencer finansial memiliki izin resmi dalam kegiatan memasarkan atau memberikan rekomendasi efek.

Efek yang dimaksud mengacu pada seluruh produk investasi pasar modal. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 106 hingga 109 Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2025.

Dalam hal ini, perusahaan efek/sekuritas baik Perantara Pedagang Efek (PPE) dan Perusahaan Efek Daerah (PAD) wajib memiliki perjanjian tertulis dengan influencer tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyampaikan, perusahaan efek harus memastikan influencer memiliki izin yang sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.

“Pengaturan tersebut bertujuan untuk memitigasi potensi permasalahan yang timbul dari keterlibatan pegiat media sosial, termasuk adanya fraud dalam pemasaran ataupun rekomendasi dalam berinvestasi,” kata Inarno dalam keterangan di Jakarta, Selasa (1/8/2025).

Bagi para pegiat sosial yang melakukan penawaran untuk menjadi nasabah PPE dan PED, harus memiliki izin sebagai mitra pemasar PPE.

Tak hanya itu, influencer yang memberikan analisis atau rekomendasi atas efek atau produk, harus memiliki izin sebagai penasihat investasi.

Ketentuan ini berlaku bagi PPE dan PAD yang melakukan kerja sama dengan influencer dalam tiga jenis kegiatan, yakni menyediakan media untuk iklan dan informasi umum pasar modal, melakukan penawaran untuk menjadi nasabah, serta memberikan analisis atau rekomendasi terhadap suatu efek atau produk.

Mitigasi Potensi Fraud

Potensi fraud dan penyebaran informasi yang menyesatkan, kata Inarno, menjadi salah satu risiko yang ingin ditekan.

"Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam POJK 13/2025 akan dikenakan sanksi, tidak hanya kepada perusahaan efek, namun juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran, termasuk para pegiat media sosial," ujarnya.

Selain sanksi administratif, OJK juga akan menindak tegas influencer yang terbukti melanggar hukum di pasar modal, seperti penipuan, tipu muslihat, atau penyebaran informasi menyesatkan. 

Penindakan tersebut akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di sektor pasar modal.

“Sanksi yang diberikan tidak hanya bagi perusahaan efek, namun juga dapat diberikan kepada pihak yang menyebakan terjadinya pelanggaran, artinya termasuk kepada para pegiat media sosial,” ujar Inarno.

(Dhera Arizona)