Penyaluran Fintech Lending di Luar Pulau Jawa Rendah, Kontribusinya Hanya 21,59 Persen
OJK mengungkapkan penyaluran fintech lending di luar Pulau Jawa masih tergolong rendah. Hingga Desember 2024, kontribusinya baru mencapai 21,59 persen.
IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan penyaluran fintech lending atau pinjaman daring (pindar) di luar Pulau Jawa masih tergolong rendah. Hingga Desember 2024, kontribusinya baru mencapai 21,59 persen dari total penyaluran nasional.
Angka ini menunjukkan masih perlunya upaya perluasan akses pembiayaan digital, terutama di luar Pulau Jawa.
Kepala Direktorat Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK, Indra, menekankan pentingnya mendorong pembiayaan produktif untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terutama di kawasan timur Indonesia.
“Pengembangan UMKM Indonesia harus dilakukan secara kolaboratif, dengan melibatkan pelaku Pindar (pendanaan berbasis teknologi), UMKM, IWAPI, media massa, serta lembaga keuangan seperti bank umum, BPD, dan BPR setempat,” ujarnya dalam acara Fintech Lending Days (FLD) 2025 yang digelar oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Kamis (10/7/2025).
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu percaya literasi dan inklusi keuangan bukan hanya tentang pemahaman, tetapi tentang pemberdayaan. Ia pun mengaku mendukung penuh kehadiran Pindar sebagai alternatif pembiayaan yang aman serta bertanggung jawab.
"Kami juga berharap solusi seperti ini terus berkembang untuk menjangkau seluruh pelosok Indonesia, termasuk di wilayah-wilayah 3T,” ujar Elisa.
Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar, menjelaskan pihaknya terus berkomitmen dalam mendekatkan layanan Pindar kepada masyarakat di berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Salah satunya dengan menggelar acara FLD tersebut.
"FLD hadir sebagai bentuk komitmen kami untuk mendekatkan layanan pendanaan digital berbasis teknologi atau Pindar kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Kami ingin mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang lebih merata serta membuka akses pembiayaan yang lebih luas dan aman bagi pelaku UMKM,” kata Entjik.
Selain memperkenalkan layanan fintech lending, FLD 2025 juga menaruh perhatian besar pada edukasi keuangan. Lewat program AFPI Goes to Campus yang bekerja sama dengan Universitas Victory Sorong, sebanyak 150 mahasiswa mendapat pembekalan terkait pengelolaan keuangan produktif dan pentingnya membedakan layanan fintech resmi dan ilegal.
Entjik berharap FLD 2025 menjadi ruang kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan pemerintah daerah dalam memperluas pemanfaatan layanan keuangan digital yang bertanggung jawab dan produktif.
“Kami ingin FLD terus menjadi wadah untuk memperkuat literasi finansial dan mendorong pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan,” kata dia.
(Febrina Ratna Iskana)