Blindspot dalam Kisah Energi Bersih Indonesia

​Lakey Peak, sebuah desa kecil di Sumbawa, adalah jenis tempat di mana sebagian besar perencanaan energi Indonesia tidak dirancang untuk mencapainya.

​Oleh: Barron Riady, Siswa Sekolah Menengah Atas Harvard-Westlake

Dialihbahasakan oleh Tim IDXChannel

​Lakey Peak, sebuah desa kecil di Sumbawa, adalah jenis tempat di mana sebagian besar perencanaan energi Indonesia tidak dirancang untuk mencapainya. Ini adalah desa selancar kecil, berjam-jam dari kota terdekat, di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya telah menghabiskan empat musim panas terakhir mengunjungi Lakey Peak, dan saya menyadari sebuah masalah yang membuat saya memikirkan Indonesia secara keseluruhan. Masalah ini adalah kurangnya aksesibilitas terhadap energi yang andal dan rendah karbon. Selama berada di sana, saya mengalami pemadaman listrik, gangguan internet yang sering terjadi, dan kurangnya pendingin ruangan (AC) di tengah panas yang menyengat. Sebagai perbandingan, saya mengalami hal ini di hotel komersial. Bayangkan bagaimana kehidupan masyarakat lokal.

​Ini Bukan Soal Produksi

​Besar di AS dan Jakarta, rasanya akses ke AC, koneksi internet yang andal, dan jarang mengalami mati lampu adalah hal yang biasa. Pada kenyataannya, standar yang saya yakini tersebut tidak dinikmati komunitas di luar pusat perkotaan seperti Lakey Peak.

​Asumsi pertama saya tentang masalah ini adalah bahwa ini hanyalah masalah produksi. Dalam penelitian saya, saya menemukan bahwa meskipun Indonesia memiliki cadangan bahan bakar fosil yang besar, Indonesia juga memiliki potensi besar dalam sistem energi terbarukan seperti tenaga surya dan panas bumi—total potensi sumber daya terbarukan negara ini mencapai sekitar 3.687 GW, dengan tenaga surya saja menyumbang sekitar 3.294 GW dari jumlah tersebut. Jadi, ya, ada kesenjangan produksi dalam energi terbarukan, tetapi itu bukanlah hambatan yang sebenarnya. Akar dari masalah ini bukanlah produksi energi, melainkan distribusinya.

​Faktanya, masalah distribusi inilah yang menjadi alasan mengapa banyak potensi energi terbarukan Indonesia yang belum dikembangkan, dan itu karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung teknologi energi terbarukan belum ada. Sebagai contoh, jika susunan panel surya dibangun di Sumba, energi tersebut akan terjebak, kekurangan jalur transmisi untuk sampai ke pusat-pusat permintaan. Masuk akal: mengapa membangun sistem energi yang padat modal jika tidak dapat menjualnya di seluruh Indonesia?

​Pada akhirnya, kenyataannya adalah kesenjangan produksi tidak terpisah dari kesenjangan distribusi; sebaliknya, kesenjangan produksi itu ada karena kesenjangan distribusi. Saat itulah saya menyadari bahwa intinya bukan tentang penciptaan energi, melainkan yang lebih penting, apakah daya listrik dapat menjangkau semua orang, seperti komunitas-komunitas seperti Lakey Peak yang berada di luar kota-kota besar.

​Mengapa Masalah Ini Tidak Terpantau oleh Pusat Perkotaan

​Namun, mengapa masalah ini belum juga terpecahkan? Alasannya adalah masalah distribusi energi secara praktis tidak terasa oleh masyarakat di pusat-pusat perkotaan. Jaringan Jawa-Madura-Bali (JAMALI) menyumbang sekitar 70 persen dari permintaan listrik Indonesia. Tidak hanya itu, mayoritas investasi baru di bidang energi untuk 10 tahun ke depan diperuntukkan bagi JAMALI, yang akan menerima hampir separuh (48,2 persen) dari seluruh kapasitas pembangkit baru di seluruh negeri. Alhasil, jika Anda tinggal di Jakarta, Surabaya, atau Bandung, sistem kelistrikan tampak lancar karena didukung oleh jaringan yang cukup padat untuk mengalihkan kegagalan lokal.

​Pengalaman tersebut tidak mewakili sebagian besar wilayah Indonesia, dan itu semua karena sekitar 70 persen  permintaan berada pada satu sistem yang saling terhubung di wilayah paling maju di negara ini. Ribuan pulau lainnya di Indonesia mengalami kisah yang berbeda. Anda mungkin tidak akan pernah memahami masalah ini sampai Anda meninggalkan wilayah tempat sebagian besar investasi mendarat.

​Tantangannya

​Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 17.000 pulau, dan kondisi geografisnya merupakan tantangan. Salah satu kemungkinan solusi untuk menghubungkan satu pulau dengan yang lain adalah kabel bawah laut, tetapi kabel tersebut tidak hanya mahal tetapi juga rentan terhadap aktivitas penangkapan ikan dan lalu lintas pelayaran yang padat di Indonesia. Opsi lainnya adalah satu pulau menjalankan sistem lokalnya sendiri, terputus dari tempat lain.

​Beberapa wilayah yang terkendala kondisi geografis meliputi Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, yang jika digabungkan menyumbang kurang dari 7 persen (6,76 persen) dari kapasitas pembangkit baru yang direncanakan dalam pembangunan PLN saat ini. Realitas ini bukan karena para perencana mengabaikan wilayah timur, melainkan karena biaya untuk menjangkau mereka.

Terdiri dari banyak pulau dan komunitas berdensitas rendah, biayanya jauh lebih mahal per rumah tangga daripada Jawa, di mana populasinya sangat padat. Pada dasarnya, strategi yang yang digunakan untuk perluasan jaringan di Jawa kurang tepat untuk diterapkan di pulau-pulau lainnya.

​Biaya Tersembunyi

​Menariknya, harga yang dibayarkan oleh rumah tangga di Sumbawa untuk energi hampir sama dengan yang dibayarkan oleh rumah tangga di Jakarta karena tarif yang seragam secara nasional, yang ditopang oleh subsidi pemerintah. Meskipun ini tampak seperti sebuah keberhasilan, subsidi tersebut hanya menambal masalah, menyembunyikan biaya yang mendasar.

​Biaya tersebut adalah biaya pengiriman daya. Komunitas terpencil yang terisolasi dari jaringan listrik (off-grid) biasanya menggunakan generator diesel, karena menghubungkan saluran transmisi ke wilayah dengan populasi yang kecil dan tersebar sangat tidak efisien secara ekonomi. Harga untuk listrik yang dihasilkan diesel di daerah-daerah ini berkisar antara USD0,29–0,65 per kilowatt-jam, dibandingkan dengan biaya tenaga surya plus baterai yang jauh lebih murah yaitu USD0,08–0,20. PLN menerima hampir USD11 miliar dalam bentuk subsidi pemerintah dan pembayaran kompensasi pada tahun 2024, sebagian besar untuk menutupi kesenjangan seperti ini.

​Meskipun subsidi tersebut membantu komunitas, hal itu secara bersamaan juga menghambat: subsidi tersebut mencegah harga melonjak bagi orang-orang yang paling tidak mampu membayarnya, tetapi subsidi itu juga menutupi dampak buruk masalah distribusi energi. Tertutupnya masalah ini menghilangkan insentif untuk investasi memperbaikinya, karena harga tampak sama rata, dan oleh karena itu tidak ada cukup tekanan untuk membangun penyimpanan dan infrastruktur lokal yang sebenarnya dapat menurunkan biaya dasar.

​Mengapa Mikrogrid Dapat Menjadi Solusi Masalah Ini

​Dari penelitian saya, kesimpulannya adalah bahwa distribusi energi bukanlah masalah penimbunan di pusat perkotaan melainkan masalah keterpencilan. Tempat seperti Lakey Peak tidak membutuhkan jaringan Jakarta untuk menjangkaunya. Tempat ini membutuhkan sistem yang tidak bergantung sama sekali pada jaringan Jakarta.

​Itulah sebabnya mikrogrid merupakan opsi potensial untuk mengatasi masalah ini. Mikrogrid adalah sistem pembangkit dan penyimpanan lokal, seringkali berupa tenaga surya yang dipasangkan dengan penyimpanan baterai, yang dapat menyediakan listrik kepada suatu komunitas secara mandiri. Masalah-masalah yang telah saya soroti dalam artikel ini terjawab oleh mikrogrid yang dibangun dengan baik.

•  ​Masalah kepulauan—Tanpa infrastruktur untuk mentransportasikan energi lintas pulau, pembangkit dan permintaan perlu berada di tempat yang sama. Mikrogrid tidak membutuhkan infrastruktur tambahan untuk terhubung ke jaringan utama.
•  ​Masalah dependensi—Solar harus dikirimkan dari wilayah lain, biayanya tidak stabil, dan gensetnya dipasang pihak lain. Mikrogrid surya-dan-baterai, terutama yang memiliki bentuk kepemilikan lokal atau koperasi, memberikan sumber daya bagi komunitas tanpa perlu menunggu orang lain untuk menyediakannya.
•  ​Masalah biaya tersembunyi—mikrogrid membuat biaya sebenarnya untuk melayani suatu komunitas menjadi jelas dan bersifat lokal, yang memberikan insentif bagi investasi potensial.

​Kesimpulan

​Pada akhirnya, ini berarti komunitas seperti Lakey Peak tidak memerlukan jaringan Jakarta untuk menjangkaunya, karena mikrogrid bukanlah pengganti sementara. Sebaliknya, ini adalah solusi nyata untuk memastikan pemenuhan energi yang berkelanjutan di desa lokal. Sistem ini menghasilkan, menyimpan, dan berjalan sendiri tanpa memerlukan infrastruktur eksternal. Selain itu, aspek ekonomis membuktikan bahwa penyimpanan surya dan baterai sudah lebih murah untuk dioperasikan daripada genset diesel yang akan digantikannya, sekaligus menjadi sumber energi yang lebih bersih. Yang terpenting, komunitas indah seperti Lakey Peak berhak mendapatkan akses energi yang sama seperti populasi di Jakarta, karena memiliki akses ke energi yang terjangkau dan bersih adalah standar yang harus dimiliki oleh semua wilayah di seluruh Indonesia.

(Wahyu Dwi Anggoro)