42 Paket Konstruksi IKN Nusantara Senilai Rp22,5 Triliun Belum Dilelang
Ada 42 paket pengerjaan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) senilai Rp22,5 triliun belum dilelang.
IDXChannel - Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Yudha Mediawan mengatakan, saat ini masih ada 42 paket pengerjaan pada proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) senilai Rp22,5 triliun pada tahun anggaran (TA) 2022-2023 yang belum dilelang.
Yudha melaporkan, pada TA 2022-2023, setidaknya terdapat 158 total paket pengerjaan di IKN dengan total anggaran Rp51 triliun. Rinciannya, 101 paket senilai Rp26,88 triliun sudah terkontrak, 42 paket belum terkontrak senilai Rp22 triliun, dan 15 paket senilai Rp1,95 triliiun masih proses tender.
"Belum lelang atau seleksi sebanyak 26,58% atau sebanyak 42 paket senilai Rp22,5 triliun. Hal itu dikarenakan belum lengkapnya readiness criteria dan dokumen pendukung proses lelang," ujar Yudha dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Selasa (11/4/2023).
Yang saat ini tengah dalam proses tender ada sebanyak 15 senilai Rp1,95 triliun dengan rincian 5 paket sudah penetapan senilai Rp85 miliar, dan sebanyak 10 paket senilai Rp1,8 triliun belum diselesaikan.
Lebih lanjut Yudha menambahkan, sesuai dengan Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pelaku usaha penyedia jasa konstruksi kualifikasi kecil pada provinsi setempat dapat berpartisipasi dalam bentuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan mekanisme seleksi sub kontrak untuk pengerjaan dengan segmentasi besar.
Kemudian bisa melalui mekanisme sub kontrak dan KSO untuk segmentasi menengah, serta dapat mengikuti tender langsung untuk segmentasi pengerjaan kecil.
Oleh karenanya, dalam pelaksanaan tender yang dilakukan pada 2022, terdapat 872 paket atau sekitar 82% dari total 1.062 paket konstruksi yang sepenuhnya dikerjakan oleh penyedia jasa lokal.
"Sehingga hanya 180 paket atau sekitar 17% dari 1.062 paket konstruksi yang pengerjaannya dilaksanakan oleh penyedia jasa dari luar provinsi setempat," pungkasnya.
(FAY)