Anggaran Meningkat, Kinerja Sektor Pendidikan Harus Efektif dan Tepat Sasaran

Proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang muncul sebagai respons pandemi memperlihatkan sejumlah masalah yang harus dibenahi.

IDXChannel - Keputusan pemerintah menambah besaran anggaran pendidikan sebesar 5,66 persen menjadi Rp595,5 trilliun pada tahun 2023 mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Namun, penambahan tersebut juga dinilai perlu diikuti dengan program kerja yang tepat sasaran untuk mengatasi permasalahan pendidikan, terutama permasalahan yang muncul karena pandemi Covid-19.

"Proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang muncul sebagai respons pandemi memperlihatkan sejumlah masalah yang harus dibenahi, misalnya saja masih belum memadainya kualitas para guru, terutama dalam mengadaptasi perubahan metode pembelajaran akibat pandemi,” ujar Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Nadia Fairuza, Rabu (20/4/2022).

Nadia memperlihatkan bahwa kemampuan guru menyesuaikan diri dengan metode pembelajaran yang berbeda, dalam hal ini pembelajaran jarak jauh, masih menjadi salah satu tantangan utama. Selain itu, menurut Nadia, tantangan ini juga bersumber dari terbatasnya akses internet dan gawai pintar di kalangan guru dan siswa. 

"Meningkatkan kualitas guru dalam mendukung pelaksanaan PJJ bukan hal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Mereka memerlukan pelatihan ekstensif dan intensif agar dapat menyelenggarakan PJJ dengan optimal. Pelatihan yang fleksibel dan dapat mengakomodir lanskap pendidikan di Tanah Air bisa menjadi pilihan," terangnya. 

Lanjut Nadia, disrupsi di sektor pendidikan juga membutuhkan solusi dan tindak lanjut yang cepat dari guru dan sekolah. Pelatihan diharapkan juga membangun kapasitas para guru dalam menggunakan otonomi yang lebih besar (greater autonomy) untuk merespons dampak dari bencana terhadap satuan pendidikan yang mereka tangani.

Menurut Nadia, peningkatan kualitas guru juga dibutuhkan untuk menyukseskan Program Merdeka Belajar. Pelaksanaan program ini memungkinkan para guru menentukan sendiri metode pembelajaran yang sesuai bagi anak didiknya dan sumber daya yang mereka miliki.

“Namun kewenangan dan kebebasan ini akan percuma kalau kualitas guru tidak meningkat sehingga kesulitan dalam mengadaptasi metode belajar yang belum berubah dari sebelumnya. Saya khawatir program ini sulit memberikan kontribusi pada perbaikan kualitas pendidikan,” cetusnya.

Kurangnya kompetensi guru juga mempengaruhi implementasi Merdeka Belajar selama pandemi. Skema peningkatan kapasitas guru belum sepenuhnya matang dipersiapkan sehingga membebani guru untuk menyesuaikan diri dengan program Merdeka Belajar.

"Kombinasi pembelajaran dari rumah dan di sekolah, mengharuskan para guru untuk mengandalkan teknologi dalam berkomunikasi dan mengajar murid mereka. Alih-alih fokus pada pengembangan metode pembelajaran yang menarik untuk para siswa, mereka justru masih harus berjuang melaksanakan pembelajaran seperti biasa," jelasnya.

Nadia menambahkan, pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia perlu menjadi fokus pemerintah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyediakan solusi untuk masalah ini. 

"Menggandeng pihak swasta juga dapat dijadikan opsi supaya anggaran yang ada benar-benar tepat sasaran," tukasnya. (TSA)