ECONOMICS

Apa Saja Isi RUU Pajak dan Belanja yang ditandatangani Trump? Berikut Rangkumannya

Febrina Ratna Iskana 06/07/2025 23:00 WIB

Trump menandatangani RUU Pemotongan Pajak dan Belanja yang diloloskan Partai Republik untuk nantinya ditetapkan sebagai undang-undang.

Apa Saja Isi RUU Pajak dan Belanja yang ditandatangani Trump? Berikut Rangkumannya. (Foto: Inews Media Group)

IDXChannel - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Jumat (4/7/2025) waktu setempat menandatangani RUU Pemotongan Pajak dan Belanja yang diloloskan Partai Republik melalui Kongres minggu ini untuk nantinya ditetapkan sebagai undang-undang.

Dengan hampir 900 halaman, RUU tersebut merupakan kumpulan keringanan pajak, pemotongan belanja, dan prioritas Partai Republik, termasuk dana baru untuk pertahanan nasional dan deportasi.

Lalu, apa saja isi aturan pajak dan belanja yang ditandatangani Trump? Berikut rangkumannya dari AP, Minggu (6/7/2025):

>

Keringanan Pajak

RUU tersebut mencakup pengurangan pajak untuk bisnis dan keringanan pajak baru. Partai Republik beralasan keringanan pajak diperlukan karena ada kenaikan pajak besar-besaran setelah Desember ketika keringanan pajak dari masa jabatan pertama Trump berakhir. Secara total pemotongan pajak dalam UU tersebut mencapai sekitar USD4,5 triliun.

Namun, Analisis Kantor Anggaran Kongres yang nonpartisan terhadap versi DPR mengatakan rumah tangga kaya akan memperoleh peningkatan pajak USD12.000 dari undang-undang tersebut, dan akan membebani orang-orang miskin USD1.600 per tahun, terutama karena pengurangan Medicaid dan bantuan pangan.

Belanja Pertahanan

Untuk membantu membayarnya, imigran akan menghadapi berbagai biaya baru, termasuk ketika mencari perlindungan suaka.

Program Medicaid dan SNAP Hadapi Pemotongan Besar

Untuk membantu mengimbangi sebagian pendapatan pajak yang hilang dan pengeluaran baru, Partai Republik bertujuan untuk memangkas Medicaid dan bantuan pangan bagi orang-orang di bawah garis kemiskinan.

Partai Republik berpendapat mereka mencoba untuk memperbaiki program jaring pengaman bagi populasi yang awalnya dirancang untuk dilayani, terutama wanita hamil, penyandang disabilitas, dan anak-anak.

Lebih dari 71 juta orang bergantung pada Medicaid, yang diperluas di bawah Undang-Undang Perawatan Terjangkau Obama, dan 40 juta menggunakan Program Bantuan Nutrisi Tambahan. Sebagian besar sudah berfungsi.

Namun, RUU Senat menunda sementara tanggal dimulainya pembagian biaya tersebut untuk negara bagian dengan tingkat kesalahan SNAP tertinggi. Alaska memiliki tingkat kesalahan tertinggi di negara ini, yaitu hampir 25 persen, menurut data Departemen Pertanian.

Pajak Energi Bersih

Keringanan pajak tersebut merupakan komponen utama dari RUU penting Presiden Joe Biden pada 2022 yang berfokus pada penanganan perubahan iklim dan pengurangan biaya perawatan kesehatan.

Kebijakan Lainnya

Dengan kebijakan tersebut, AS bakal memperlebar defisit anggaran sebesar USD3,3 triliun selama 10 tahun ke depan dari 2025 hingga 2034.

(Febrina Ratna Iskana)

SHARE