ECONOMICS

Aprindo Minta Maaf jika Minyak Goreng Langka di Ritel Modern

Advenia Elisabeth/MPI 14/04/2023 11:22 WIB

Aprindo meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia apabila dalam waktu dekat sulit mendapatkan minyak goreng premium di ritel modern.

Aprindo Minta Maaf jika Minyak Goreng Langka di Ritel Modern. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia apabila dalam waktu dekat sulit mendapatkan minyak goreng premium di ritel modern. Hal itu terkait sikap pemerintah yang menunggak pembayaran utang rafaksi minyak goreng kepada Aprindo senilai Rp344 miliar. 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey mengatakan, ada 31 perusahaan yang tergabung di dalam Aprindo. Dari jumlah tersebut, tersebar sebanyak 48 ribu ritel di seluruh Indonesia yang mana 80% merupakan sektor pangan. 

"Kami mohon maaf kepada masyarakat ketika kesulitan mendapatkan minyak goreng di gerai-gerai ritel kami," ujar Roy saat ditemui awak media di Jakarta, Kamis (13/4/2023).

Roy menuturkan penghentian pengadaan minyak goreng premium ini merupakan salah satu opsi sebagai tindak tegas Aprindo kepada pemerintah. 

Sebab, pada prinsipnya seluruh peritel sudah taat pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 3 yang mana harus menjual minyak goreng satu harga yakni Rp 14.000 per liter. 

"Ini salah satu opsi kami karena sampai hari ini (utang rafaksi Rp 344 miliar) belum dibayar," tuturnya. 

Roy mengatakan  Aprindo sudah menagih utang ini. Bahkan, dia telah menemui Kemendag namun belum mendapat jawaban.

Hingga pada akhirnya Aprindo mengadu ke Komisi VI DPR RI dengan harapan dapat mendorong Kemendag memberikan verifikasi kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) agar utang sebanyak Rp 344 miliar itu bisa segera cair. 

Namun, semua cara itu tidak membuahkan hasil. Aprindo pun menempuh jalan terakhir dengan bersurat ke Presiden Joko Widodo.

Harapan ada tindak lanjut terkait masalah tersebut. "Kami masih terus berdiskusi dengan anggota kapan opsi itu direalisasikan, sambil menunggu hasil tindak lanjut dari Presiden. Tapi yang pasti jika dalam waktu dekat tidak ada jawaban, kami akan otomatis stop pengadaan," kata Roy.

(FRI) 

SHARE