AS Terancam Shutdown, Kerugian Bisa Capai Rp117 Triliun per Pekan
Amerika Serikat (AS) terancam mengalami penutupan pemerintah atau government shutdown pada Oktober 2025.
IDXChannel - Amerika Serikat (AS) terancam mengalami penutupan pemerintah atau government shutdown pada Oktober 2025.
Dilansir dari CBS News pada Minggu (28/9/2025), anggota Kongres masih berdebat soal pendanaan pemerintah setelah 30 September 2025.
Dampak dari penutupan pemerintah biasanya bergantung pada lamanya gangguan. Menurut Kepala Ekonom EY-Parthenon Gregory Daco, government shutdown diperkirakan merugikan ekonomi AS hingga USD7 miliar atau sekitar Rp117 triliun per pekan.
"Penutupan pemerintah juga dapat menurunkan kepercayaan investor dan konsumen pada saat ekonomi AS sedang menghadapi berbagai tantangan," katanya kepada CBS News.
Penutupan pemerintah bukanlah hal baru di AS. Negara tersebut telah mengalami 14 penutupan pemerintah sejak 1980, dengan yang terpanjang terjadi selama 34 hari dari Desember 2018 hingga Januari 2019.
Anggaran pemerintah yang ada sekarang akan habis masa berlakunya akhir bulan ini. Jika Kongres gagal mencapai kesepakatan sebelum itu, government shutdown tidak terelakkan.
"Secara umum, program seperti Jaminan Sosial, Medicare, dan Medicaid, akan tetap berjalan, dan kita akan terus membayar bunga utang," kata Peneliti Pacific Research Institute Wayne Winegarden.
Tanpa persetujuan Kongres untuk pengeluaran baru, lembaga-lembaga federal biasanya dilarang mengeluarkan uang. Kegiatan di banyak lembaga akan ditangguhkan hingga anggota legislatif mencapai kesepakatan, dengan ratusan ribu pegawai federal kemungkinan akan dirumahkan selama periode tersebut.
Namun, karena pemerintah harus terus menyediakan layanan esensial, lembaga-lembaga akan menentukan pekerja esensial mana yang harus terus bekerja, meskipun mereka tidak akan menerima gaji hingga anggota legislatif menyepakati pendanaan.
Selama penutupan pemerintah pada 2018-2019, sekitar 800.000 pegawai pemerintah kehilangan gaji selama beberapa minggu, yang menyebabkan kesulitan keuangan bagi banyak orang.
"Meskipun dampak terbesar akan dirasakan oleh pegawai pemerintah, diikuti oleh kontraktor yang juga akan dihentikan pendanaannya, keterlambatan pengadaan barang dan jasa federal juga dapat berdampak pada perekonomian yang lebih luas," kata Daco.
Penutupan pemerintah juga dapat merusak kepercayaan terhadap perekonomian di saat beberapa sektor, seperti pasar tenaga kerja, menghadapi tantangan. Pasar keuangan dapat terguncang oleh gangguan tersebut.
"Kita membutuhkan lebih banyak kepastian dalam perekonomian. Ketidakpastian, saat ini, adalah hal terakhir yang kita butuhkan," kata Winegarden.
Penghentian fungsi pemerintahan juga berpotensi mengakibatkan penundaan data ekonomi utama bulan depan, seperti laporan ketenagakerjaan yang dijadwalkan dirilis pada 3 Oktober oleh Biro Statistik Tenaga Kerja. (Wahyu Dwi Anggoro)