Bantah IMF, Bahlil: Sampai Langit Runtuh Kebijakan Hilirisasi Tetap Jalan
Bahlil menegaskan kebijakan larangan ekspor bijih nikel atau hilirisasi akan tetap berjalan. Pernyataan tersebut menanggapi permintaan IMF.
IDXChannel – Dana Moneter Internasional (IMF) meminta Indonesia mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap pembatasan ekspor nikel dan tidak memperluas pembatasan ke komoditas lainnya. Bahkan, lembaga itu menyebut Indonesia bakal merugi.
Pernyataan tersebut langsung dibantah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Dia menegaskan kebijakan larangan ekspor bijih nikel atau hilirisasi akan tetap berjalan.
"Sampai langit mau runtuh pun kebijakan hirilisasi akan tetap menjadi kebijakan di masa Presiden Jokowi dan Ma’aruf Amin, dan larangan ekpsor akan tetap dijalankan,” tegas Bahlil dalam konferensi pers Kebijakan dan Implementasi Hilirisasi Sebagai Bentuk Kedaulatan Negara di Gedung Kementerian Investasi, Jakarta, Jumat (30/6/2023).
Menurutnya, imbauan yang disampaikan IMF kepada Indonesia tidak sesuai dengan fakta. Pasalnya IMF menyebut jika Indonesia melarang ekspor bijih nikel akan merugikan penerimaan negara dan juga berimbas pada negara lain.
Padahal, Bahlil memaparkan dengan dilakukan hilirisasi, Indonesia surplus neraca perdagangan sampai dengan 25 bulan berturut-turut. Begitupun dengan neraca pembayaran Indonesia yang juga mengalami perbaikan dan surplus.
"Jadi sangatlah tidak rasional, bahkan saya mempertanyakan data IMF ini untuk kemudian mengatakan bahwa mengurangi pendapatan negara," ujarnya.
Bahlil juga membantah kebijakan larangan ekspor nikel akan merugikan negara lain. Bahlil memgakatan bahwa Indonesia sudah berada di jalan yang benar.
Meski demikian, Bahlil mengaku tetap menghargai pandangan IMF, namun Indonesia tidak akan terpengaruh oleh pandengan tersebut.
"Ketika ada satu pemikiran-pikiran yang lahir dari mereka (IMF) yang menurut pandangan kita tidak objektif dan tidak tahu tentang tujuan arah negara, yang tahu tujuan negara kita adalah kita sendiri Pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia, bukan negara lain," pungkasnya.
(FRI)