Dovana Hasiana/MPI
IDXChannel — Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dalam laporan terbarunya mengimbau pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan kebijakan pembatasan ekspor komoditas mentah.
Hal itu disampaikan IMF laporan "IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia" yang dipublikasikan Minggu (25/6/2023).
"Para direktur di IMF mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan pembatasan ekspor secara bertahap dan tidak memperluas pembatasan tersebut pada komoditas lain.” tulis IMF, dikutip Senin (26/6/2023).
Dalam hal ini, IMF mencatat terdapat strategi diversifikasi Indonesia yang berfokus pada kegiatan hilir dari komoditas mentahnya, seperti nikel. IMF pada dasarnya menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor, menarik investasi asing langsung, dan memfasilitasi alih keterampilan dan teknologi.
Namun, IMF mencatat bahwa kebijakan harus diinformasikan melalui analisis biaya-manfaat lebih lanjut, dan dirancang untuk meminimalkan efek domino (spillover) lintas batas.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tetap melanjutkan kebijakan hilirisasi dengan melarang ekspor tambang mentah, agar bisa lebih banyak memberikan nilai tambah terhadap perekonomian.
"Stop ekspor bahan-bahan minerba kita. Stop. Memang kita tidak lakukan drastis semuanya, tapi satu persatu. Nikel sudah, sehingga nilai tambah melompat," ujar Jokowi dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2023 di Jakarta, Rabu (21/12/2022).
Selain Nikel, pemerintahan Jokowi juga resmi menghentikan ekspor biji bauksit per 10 Juni 2023. Bahkan, Jokowi tidak takut meski telah digugat oleh Uni Eropa (UE) ke organisasi perdagangan dunia (WTO).
