Berawal dari Maling Teriak Maling, DPR Usir Keluar Dirut KRAS
Bermula dari penyebutan maling teriak maling, Komisi VII DPR lantas mengusir keluar direktur utama PT Krakatau Steel Tbk, Silmy Karim, dari ruang rapat.
IDXChannel - Bermula dari penyebutan maling teriak maling, Komisi VII DPR lantas mengusir keluar direktur utama PT Krakatau Steel Tbk, Silmy Karim, dari ruang rapat. Pernyataan itu disampaikan saat salah satu anggota menyampaikan kekhawatiran di mana emiten berkode KRAS ini malah menjadi perusahaan calo untuk komoditas baja.
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Bambang Haryadi menyebut ada informasi yang beredar di masyarakat bahwa KRAS kerap menjadi trader untuk komoditas baja.
Kabar itulah menjadi referensi bagi Bambang dan melontarkan pernyataan kepada Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim, tentang 'malik teriak maling' saat rapat dengar pendapat (RDP) pada Senin hari ini.
"Yang beredar di tengah masyarakat kan kita sering mendengar bahwa Krakatau Steel ini salah satu trader, kan lucu. Itu yang tadi saya sampaikan kenapa saya bilang jangan sampai 'maling teriak maling'," ujar Bambang, Senin (14/2/2022).
Pernyataan Bambang merupakan merespons paparan Silmy Karim perihal berhentinya proyek Blast Furnace atau peleburan tanur tinggi hingga upaya penguatan industri baja dalam negeri. Pernyataan itu pun berujung pada pengusiran Silmy dari ruang sidang.
Sebelum diusir, Silmy membeberkan alasan utama penghentian proyek Blast Furnace yang dikelola KRAS. Perkaranya karena perusahaan mengalami kerugian berarti.
Kerugian terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara kapasitas fasilitas hulu (ironmaking and steelmaking) dan kapasitas fasilitas hilir (rolling), membuat perusahaan harus mengimpor bahan baku. Lalu, perusahaan memproduksi baja setengah jadi dengan harga yang tinggi dan berfluktuasi.
Persoalan lainnya, terkait dengan kenaikan harga hingga keterbatasan jumlah energi seperti listrik dan natural gas. Perkara ini mendorong KRAS untuk mengambil langkah efisiensi berupa mencari energi alternatif lain. Lalu, tidak efektifnya proyek Blast Furnace pun lantaran tidak adanya fasilitas basic oksigen furnace.
"Jadi kita ingin dalami, kita ingin investigasi kenapa blast furnace yang ada saat ini harus dihentikan, kalau alasan rugi apakah ruginya sedemikian? apakah lebih merugi mana, rugi dihentikan ataukah membuat baru? ini kan sesuatu yang unik," ungkap Bambang. (TYO)