Suparjo Ramalan
IDXChannel - Kritik Komisi VII DPR soal Proyek Blast Furnace berujung pada pengusiran Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) dari ruang rapat. Tak berhenti di sana, para anggota parlemen kini akan menginvestigasi proyek yang dihentikan sejak 2019 lalu karena merugikan PT Krakatau Steel sebagai pengelolanya.
Rencana investigasi tersebut diungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR, Bambang Haryadi usai dirinya mengusir Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim saat rapat dengar pendapat (RDP) pada Senin (14/2/2022).
"Kita sepakati bahwa kita akan lakukan investigasi khusus untuk Krakatau Steel," ujar Bambang.
Blast Furnace menjadi salah satu proyek yang merugikan emiten dengan kode saham KRAS lantaran adanya ketidakseimbangan antara kapasitas fasilitas hulu (ironmaking and steelmaking) dan kapasitas fasilitas hilir (rolling). Hal itu membuat perusahaan harus mengimpor bahan baku. Bahkan, perusahaan memproduksi baja setengah jadi dengan harga yang tinggi dan berfluktuasi.
Kerugian perusahaan belum dipastikan nilainnya. Hanya saja, manajemen KRAS mengakui bila Blast Furnace dilanjutkan, maka proyeksi kerugian perusahaan dalam 5 tahun ke depan mencapai USD2,5 miliar
