ECONOMICS

Bonus Hari Raya Ojol dan Kurir Tak Dapat Dipaksakan Tanpa Pertimbangkan Keberlanjutan Usaha

Dhera Arizona Pratiwi 18/03/2025 21:09 WIB

Pemberian Bonus Hari Raya (BHR) untuk mitra pengemudi dan kurir online tidak dapat dipaksakan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan usaha.

Bonus Hari Raya Ojol dan Kurir Tak Dapat Dipaksakan Tanpa Pertimbangkan Keberlanjutan Usaha. (Foto MNC Media)

IDXChannel - Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) menegaskan, pemberian Bonus Hari Raya (BHR) untuk mitra pengemudi dan kurir online tidak dapat dipaksakan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan usaha. Sebab, surat edaran maupun imbauan tersebut bukanlah regulasi yang mengikat secara hukum.

Direktur Eksekutif Modantara Agung Yudha mengatakan, pemerintah tentunya tidak dapat memaksa perusahaan swasta yang merugi untuk memberikan bonus. Sebab, jika perusahaan tersebut pailit nantinya pemerintah pun tidak dapat memberikan suntikan bantuan.

"Jika pun memberi bonus, itu sudah merupakan suatu itikad baik yang perlu diapresiasi berapapun angkanya. Maka setiap perusahaan berhak menentukan kriteria produktivitas dalam mempertimbangkan pemberian bonus ini," katanya dalam keterangannya, Selasa (18/3/2025).

Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) perlu mengevaluasi banyaknya tuntutan manfaat yang dimandatkan agar diberikan oleh platform kepada mitranya, apakah kewajiban tersebut justru mengganggu keseimbangan finansial dan keberlanjutan ekosistem jika terus menerus dipaksakan.

"Kami mencatat bahwa beberapa aplikator telah memberikan tanggapan terkait imbauan ini dengan mempertimbangkan aspek operasional dan model kemitraan yang diterapkan. Sebagian aplikator menyatakan akan mengevaluasi mekanisme pemberian insentif tambahan atau bentuk dukungan lain yang dapat membantu mitra, namun ada juga yang menyatakan ketidakmampuan finansial untuk menuruti kebijakan ini," ujarnya.

Dia menegaskan, jika kebijakan hanya didasarkan untuk semata-mata memuaskan seruan dari pihak-pihak yang tidak berada di dalam ekosistem ataupun pada pihak yang tidak merepresentasikan mayoritas mitra pengemudi, maka dinilai dapat berakibat fatal. Sebagai contoh, seruan suatu serikat bahwa BHR harus diberikan kepada seluruh mitra pengemudi bahkan bagi yang sudah putus mitra, menunjukkan ketidakpahaman dan ketidakpedulian terhadap keberlangsungan industri ini.

"Jika terus dilanjutkan, maka dapat merugikan finansial perusahaan dan dapat membahayakan masyarakat selaku pengguna platform," katanya.

Contoh lainnya adalah seruan dan tekanan off-bid massal yang sempat digaungkan oleh kelompok tertentu mengatasnamakan serikat pengemudi online justru memperoleh penolakan dari berbagai komunitas mitra aktif dan juga terbukti dari jumlah yang memenuhi seruan sangatlah sedikit yakni sangatlah jauh di bawah 0,01 persen.

Maka dari itu, kata Agung, peran pemerintah penting dalam memberikan atensi dalam porsi yang tepat dan sewajarnya. Sebab, jika terlalu gegabah, kondisi-kondisi ini dapat berdampak pada munculnya friksi dengan mitra aktif, platform dan masyarakat, mengganggu stabilitas, serta menurunnya kepercayaan investor terhadap kepastian berusaha di Indonesia karena kebijakan mudah diubah.

"Kami menghargai setiap upaya untuk mendukung mitra. Namun, kebijakan juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan industri dan fleksibilitas yang menjadi dasar ekosistem ini. Memaksakan kebijakan yang tidak realistis justru berisiko menciptakan masalah lebih besar, termasuk meningkatnya angka pengangguran dan hilangnya peluang ekonomi bagi jutaan masyarakat yang mengandalkan platform digital sebagai sumber penghasilan alternatif," katanya.

Ke depannya, ujar Agung, pemerintah perlu menggandeng pihak-pihak yang memiliki relevansi dan kredibel dengan kebijakan yang akan diambil, serta benar-benar merupakan bagian dari ekosistem.

Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menimbulkan polemik yang berpotensi merugikan ekosistem industri digital. Keputusan yang tepat akan memberikan keseimbangan antara dukungan untuk mitra dan keberlanjutan industri, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Modantara mendorong dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari solusi terbaik melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis dialog, untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi mitra dan industri secara keseluruhan," kata dia.

(Dhera Arizona)

SHARE