BPDPKS Ungkap Kendala Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
BPDPKS mencatat sejumlah kendala dari pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.
IDXChannel - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mencatat sejumlah kendala dari pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan yaitu masih rendahnya tingkat produktivitas dari perkebunan kelapa sawit.
Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurachman mengatakan, hal itu disebabkan oleh umur tanaman yang relatif sudah tua yakni sudah lebih dari 25 tahun hingga manajemen kebun yang tidak optimal dan tidak diselaraskan berdasarkan praktik-praktik perkebunan yang baik (good agriculture practices) khususnya di perkebunan-perkebunan sawit rakyat.
"Kita tahu bahwa dari luasan perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia (berdasarkan) data terakhir dari Kementerian Pertanian itu kurang lebih 16,8 juta hektare coverage-nya, tutupannya dan kurang lebih 41-42 persen itu dikelola oleh pekebun-pekebun sawit rakyat," ujarnya dalam acara Sosialisasi Implementasi Ketentuan Terkait Ekspor dan Pungutan Ekspor atas Komoditas Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya di Hotel Ciputra World Surabaya, Jawa Timur, Kamis (21/11/2024).
Eddy menerangkan, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit khususnya perkebunan kelapa sawit rakyat, pemerintah melalui BPDPKS juga telah menyelenggarakan program permajaan sawit rakyat serta program dukungan sarana dan prasarana.
Apalagi diakuinya, meski masih menemukan kendala, pemerintah berkepentingan untuk menjamin perkebunan kelapa sawit Indonesia dikembangkan secara berkelanjutan. Sebab, kepala sawit merupakan salah satu industri strategis.
Sehingga, peran tersebut dijalankan pemerintah melalui serangkaian program strategis nasional antara lain melalui program terkait dengan pengembangan sumber daya manusia di sektor perkebunan kelapa sawit, penelitian dan pengembangan, peremajaan atau replanting perkebunan kelapa sawit, khususnya perkebunan kelapa sawit rakyat, dan pengadaan sarana dan prasarana.
Selain itu, pemerintah juga melakukan promosi perkebunan kelapa sawit dalam dalam rangka menciptakan citra positif dari produk-produk kelapa sawit baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
"Selain itu pemerintah juga menyelenggarakan program-program yang terkait dengan pemenuhan hasil perkebunan kelapa sawit, misalnya untuk kebutuhan pangan, yang kita kenal biasanya minyak goreng," kata dia.
Oleh sebab itu, lanjut Eddy, pemerintah juga terus mendorong hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit. Apalagi, Presiden Subianto Wakil Presiden Gibran Rakabuming telah memberikan arahan untuk menggencarkan kegiatan-kegiatan hilirisasi khususnya dari produk-produk baik itu yang berasal dari mineral maupun perkebunan.
"Serta penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati yang saat ini kita kenal dengan biodiesel di dalam rangka meningkatkan ketahanan energi Indonesia," ujar dia.
(Dhera Arizona)