Dana Pensiun PNS Capai Rp2.900 T, Paling Banyak untuk Pemerintah Daerah
Kemenkeu menyebut realisasi anggaran dana pensiun PNS terus membengkak dalam lima tahun terakhir. Ke depannya, jumlah dana pensiun PNS mencapai Rp2.929 triliun.
IDXChannel - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menjelaskan beberapa fakta terkait dana pensiun PNS. Salah satunya terkait dana pensiun yang menembus Rp2.929 triliun.
Secara rinci, kewajiban jangka panjang itu terdiri dari pemerintah pusat sebesar Rp935,67 triliun dan pemerintah daerah Rp1.994 triliun.
"Kalau ada yang nanya itu ada uangnya nggak? Nggak ada, kan kita pay as you go. Aman nggak? Insya Allah aman. Angka Rp2.900 triliun adalah representasi dari kewajiban pemerintah karena menyelenggarakan program pensiun," ujar Isa di Kantor Dirjen Anggaran Kemenkeu di Jakarta, Senin(29/8/2022).
Adapun realisasi anggaran dana pensiun PNS terus membengkak dalam lima tahun terakhir. Hingga akhir 2022, angka dana pensiun diperkirakan mencapai Rp119 triliun, meningkat dari tahun 2021 yang sebesar Rp112,29 triliun, tahun 2020 Rp104,97 triliun, tahun 2019 Rp99,75 triliun, dan tahun 2018 Rp90,82 triliun.
"Itu yang kemudian bikin cemas kita. Tambah besar jelas, yang pensiun tambah banyak, usia harapan hidup orang yang pensiun juga lebih panjang sekarang sehingga pembayaran pensiun akan lebih besar," ujarnya.
Maka dari itu, Kemenkeu tengah mengkaji usulan perubahan skema pembiayaan pensiun PNS dari sistem pay as you go menjadi fully funded. Skema fully funded ini berarti pemerintah menyisihkan dana pensiun bagi setiap PNS secara sistematis tiap bulannya semenjak PNS itu mulai bekerja.
"Saat ini, bisa dikatakan kita belum memiliki pola terbaik. Orang itu misalnya dinikmati jasanya misal 15 tahun yang lalu. Kita membayar kegiatan pekerjaan yang sudah di masa lalu, apakah ke depan akan terus seperti itu? Jasa saya hari ini dibayar generasi depan? Kita akan menata itu, jadi sekarang ada yang mengatakan sebaiknya menggunakan fully funded, agar pembiayaan dana pensiun tidak menjadi beban orang atau PNS generasi yang akan datang," tegas Isa.
(FRI)