Data Alokasi Pupuk Subsidi Tak Seragam, Kementan Dicecar DPR
Komisi IV DPR RI membeberkan adanya perbedaan jumlah alokasi pupuk bersubsidi tahun ini.
IDXChannel - Komisi IV DPR RI membeberkan adanya perbedaan jumlah alokasi pupuk bersubsidi tahun ini. Data pupuk subsidi di dalam e-Alokasi berbeda dengan isi kontrak Kementerian Pertanian (Kementan) dengan PT Pupuk Indonesia (Persero).
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyebutkan, jumlah pupuk subsidi yang tertuang dalam e-Alokasi 2023 sebesar 7.856.951 ton. Namun, kuota tersebut berbeda dengan isi kontrak Kementan dan Pupuk Indonesia yang tercatat hanya berada di angka 6.680.286 ton.
Sudin memastikan ada selisih jumlah pupuk subsidi sebesar 1,176 juta ton. Dia pun geram dengan perbedaan jumlah pupuk tersebut.
Tak hanya itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp25 triliun kepada Kementan untuk mengalokasikan pupuk bersubsidi sepanjang tahun ini.
"Saya punya data, berdasarkan e-Alokasi tahun 2023 itu sebesar 7.856.951 ton. Sementara berdasarkan anggaran kontrak DIPA antara Pupuk Indonesia dan Kementan jumlahnya 6.680.286, mana yang benar? Siapa yang harus menjawab?" ujar Sudin saat rapat kerja bersama Kementan, Rabu (30/8/2023).
Kementan, lanjut Sudin, segera menyelesaikan persoalan tersebut. Sebab, saat ini terjadi kelangkaan pupuk di sejumlah daerah.
"Ini terjadi kurang lebih selisih 1,176 juta ton, mau diapakan oleh pabrik pupuk. Apa di pending atau mau dijual non subsidi atau apa? Jangan digantung masalah ini," katanya.
"Karena saya ingatkan ya, saya ingatkan sekali lagi, ini harus jelas, sampai kapan ini akan diubah atau menjadikan pupuk non subsidi," lanjut dia.
Merespons pernyataan tersebut, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Ali Jamil menjelaskan, perbedaan jumlah pupuk lantaran anggaran pihaknya yang terbatas. Menurutnya, dana sebesar Rp25 triliun hanya bisa menyerap 6,680 juta ton pupuk bersubsidi.
"Tadi yang disampaikan Pak Ketua terkait pupuk subsidi kita itu e-Alokasi, yang masuk dari kabupaten kota seluruhnya, namun kita kontrak 6,680 (juta) itu karena kondisi anggaran kita Pak Ketua, kondisi anggaran kita yang Rp25 koma sekian triliun itu mampunya seperti itu dengan harga daripada atau HPP daripada kita," ucap Ali Jamil.
Dengan keterbatasan anggaran, Ali memastikan pihaknya sudah berkirim surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar diberikan dana tambahan. Nantinya, dana tersebut digunakan untuk memenuhi pupuk bersubsidi.
"Sehingga dengan itu, kami mengusulkan dengan Pak Menteri kemarin untuk meminta anggaran tambahan pupuk ini ke Ibu Menteri Keuangan. Dan itu sudah dikirimkan Pak, dan tinggal kita tindaklanjuti untuk memenuhi kontrak yang sudah kita lakukan dengan teman-teman PI (Pupuk Indonesia) Pak," tutur dia.
(YNA)