Dianggap Tidak Efektif, Pertamina Tetap Kaji Opsi Kenaikan Harga Pertamax
menaikkan harga jual Pertamax guna menutupi selisih dengan harga keekonomian diyakini tidak akan efektif untuk diterapkan.
IDXChannel - Sejumlah pengamat menilai bahwa kebijakan menaikkan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax tidak akan lagi efektif untuk dilakukan seiring dengan keputusan pemerintah yang menjadikan Pertalite sebagai BBM jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP).
Meski demikian, pihak PT Pertamina (Persero) mengaku masih tetap melakukan kajian secara mendalam apakah opsi menaikkan harga jual Pertamax benar-benar akan dieksekusi dalam waktu dekat, ditunda atau bahkan dibatalkan sama sekali.
"Masih kami review," ujar Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading Pertamina, Irto Ginting, saat ditemui, Rabu (30/3/2022).
Tak hanya itu, Irto bahkan juga belum bisa memastikan kapan proses review tersebut bakal rampung dan menghasilkan kebijakan final. Meski demikian, sinyal bakal segera dinaikkannya harga jual Pertamax sudah mulai ditunjukkan oleh pemerintah.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, misalnya, telah menyatakan bahwa harga Pertamax yang ada saat ini sudah saatnya dikaji ulang lantaran sudah terlalu jauh jaraknya dari harga keekonomian.
"Dengan harga BBM Pertamax Rp 9.000 ini bisa dikatakan posisinya Pertamina saat ini seakan-akan mensubsidi Pertamax. Dan ini jelas, artinya Pertamina subsidi mobil mewah yang pakai Pertamax. Ini perlu dihitung ulang supaya ada juga keadilan, jangan sampai Pertamina memberikan subsidi yang begitu besar kepada mobil mewah yang memanfaatkan Pertamax," ujar Arya beberapa waktu lalu.
Sementara itu, langkah menaikkan harga jual Pertamax guna menutupi selisih dengan harga keekonomian diyakini tidak akan efektif untuk diterapkan. Hal ini karena kelas menengah yang selama ini menjadi konsumen utama BBM jenis Pertamax diyakini bakal beralih (shifting) ke Pertalite yang telah resmi berstatus BBM penugasan dan notabene bakal disubsidi oleh pemerintah.
"Lalu apa bedanya dengan menahan kenaikan (harga) dan (pemerintah) membayar dana kompensasi untuk Pertamax? Dengan Pertalite jadi JBKP maka dengan sendirinya kenaikan harga Pertamax nggak efektif karena orang akan pindah ke Pertalite yang harganya disubsidi. Yang ada malah kuota pemerintah untuk Pertalite berpotensi jebol karena dapat limpahan pelanggan dari konsumen Pertamax yang 'turun kelas'," ujar Direktur Center of Economic and Law Studies atau Celios (Celios), Bhima Yudhistira, Rabu (30/3/2022). (TSA)