Taufan Sukma/IDX Channel
IDXChannel - Rencana pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) untuk menaikkan harga jual Bahan bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax ditentang oleh berbagai pihak. Alasan bahwa kenaikan terpaksa dilakukan lantaran harga minyak dunia yang terus melambung dinilai tidak tepat, lantaran pada tahun 2020 lalu ketika harga minyak dunia turun signifikan, pemerintah juga tidak melakukan penyesuaian dengan menurunkan harga jual.
"Publik perlu diingatkan bahwa di 2020 lalu saat harga minyak dunia murah, harga BBM non subsidi tidak turun, tuh. Kok sekarang ketika harga (minyak dunia) naik, mau ikut-ikutan naik? Ketika di 2020 margin pemerintah sudah tebal, jadi sekarang ya saatnya pemerintah beri kompensasi ke masyarakat," ujar Direktur Center of Economic and Law Studies atau Celios (Celios), Bhima Yudhistira, Rabu (30/3/2022).
Menurut Bhima, pemerintah tidak perlu mendramatisasi tren kenaikan harga komoditas karena pada dasarnya pemerintah juga diuntungkan dengan tren bullish tersebut. Belum lagi dari tren kenaikan serupa yang terjadi untuk komoditas batubara dan crude palm oil (CPO), pemerintah juga mendapatkan keuntungan dari penerimaan pajak dan juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). "Asumsinya ketika (harga) minyak mentah di atas 100 dolar AS per barel, maka ada tambahan pendapatan negara dari pajak dan PNBP hingga Rp100 triliun. ini bukan angka yang kecil. Belum lagi rencana pemerintah menaikkan PPN dari 10 persen ke 11 persen. (Keuntungan) Ini saja yang dibayarkan ke Pertamina sebagai kompensasi," tutur Bhima.
Langkah membayar dana kompensasi kenaikan harga keekonomian ke Pertamina disebut Bhima menjadi pilihan yang paling bijak ketimbang memaksakan kenaikan harga jual Pertamax. Pandangan tersebut didasarkan Bhima pada pertimbangan bahwa sebentar lagi masyarakat akan menghadapi momen Ramadhan, di mana berdasarkan siklus tahunan hampir selalu identik dengan kenaikan harga sejumlah bahan pokok. "Kita tahu masyarakat sudah harus menghadapi harga minyak goreng yang naik. Lalu LPG juga naik. Kalau ditambah dengan kenaikan (harga) Pertamax, maka daya beli (masyarakat) pasti tertekan. Belanja ramadhan yang harusnya naik dan bisa menggerakkan perekonomian, jadi tertekan. Daya beli melemah. Sedangkan di lain pihak penerimaan pemerintah malah naik. Nggak fair, dong," tegas Bhima. (TSA)
