ECONOMICS

Dibayangi PHK, Industri Perhotelan Pertanyakan Kelanjutan Proyek Prioritas Pariwisata

Iqbal Dwi Purnama 29/05/2025 17:35 WIB

Lebih jauh, Maulana bicara dampak yang akan timbul jika kondisi demikian terus berlanjut. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sudah berada di depan mata.

Dibayangi PHK, Industri Perhotelan Pertanyakan Kelanjutan Proyek Prioritas Pariwisata. (Foto

IDXChannel - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyatakan, kondisi industri perhotelan belakangan tengah mengalami tekanan imbas efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menjelaskan, pendapatan hotel sendiri sekitar 40-60 persen bersumber dari belanja pemerintah. Bahkan, porsi tersebut bisa lebih besar terutama di luar pulau Jawa atau di daerah yang tidak mengandalkan pariwisata seperti Bali.

"Sebenarnya memang yang terjadi itu kegiatan pemerintah menjadi dominasi revenue-nya di hotel, jadi kalau bisa saya katakan sekitar 40-60 persen kontribusinya terhadap revenue dari hotel," ujarnya saat dihubungi IDXChannel, Kamis (29/5/2025).

Menurut Maulana, bukan soal industri hotel mengandalkan atau mengejar pasar pemerintah. Namun, justru pemerintah yang awalnya mendorong industri perhotelan untuk meningkatkan investasinya di sektor pariwisata.

"Sebenarnya hotel itu bukan mau mengejar pasar pemerintah, tapi pemerintah yang meminta untuk para pelaku usaha mengikuti program mereka," katanya.

Seperti diketahui, pada periode Presiden RI ke-7 Joko Widodo, pemerintah berkomitmen mendorong sektor pariwisata di Indonesia dengan harapan meningkatkan wisatawan mancanegara masuk ke Indonesia dan mampu menambah devisa negara. Cita-cita tersebut kemudian diteruskan dengan mencetuskan program '10 Bali Baru'.

Pembangunan atau revitalisasi masif setidaknya untuk 10 destinasi pariwisata, di antaranya Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Lombok, NTB), Labuan Bajo (NTT), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Waduk Sermo (Yogyakarta), Likupang (Sulawesi Utara), Pulau Morotai (Maluku Utara), Wakatobi (Sultra), dan Raja Ampat (Papua Barat).

Pemerintah memberikan dukungan dari sisi penyediaan peningkatan infrastruktur, sedangkan penyediaan kelengkapan akomodasi seperti hotel meminta dukungan dari para pelaku usaha.

"Contohnya pada saat periode lalu, pemerintah membangun destinasi pariwisata super prioritas, sebutlah mandalika, dan sebagainya. Saat itu pihak penyelenggara mengatakan bahwa jumlah akomodasi kurang. Kita diundang untuk mendorong pertumbuhan investasi di sana," kata Maulana.

"Masih ingat tidak masalah di IKN, didorong untuk membangun hotel di sana, apa yang terjadi di IKN? Hotel bintang 5 itu siapa yang tempati? Papua, pelaksanaan PON saat itu juga sama, bahwa dibangun prasarana olahraga, dan didorong untuk mengembangkan fasilitas akomodasi, tapi setelah PON, apa yang terjadi?" ujarnya.

Maka itu, dia pun menyayangkan program-program pemerintah yang seharusnya baik untuk memajukan perekonomian negara contohnya mendorong sektor pariwisata, justru bisa berjalan berkelanjutan. Ketika ganti pemerintahan, maka praktis punya program sendiri-sendiri atau menyampingkan program yang tengah berjalan sebelumnya.

"Jadi jangan mengatakan bahwa kenapa hotel mengejar pasar pemerintah, ya karena kita pelaku usaha didorong untuk mengikuti program pemerintah, masa pemerintah punya program kita tidak dukung. Cuma permasalahannya, yang terjadi, bahwa program pemerintah itu kan terlihat tidak dilakukan secara berkelanjutan," kata dia.

Lebih jauh, Maulana bicara dampak yang akan timbul jika kondisi demikian terus berlanjut. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sudah berada di depan mata atau bahkan sudah berlangsung di industri perhotelan. Tutupnya dua hotel di Bogor pada Maret 2025 menjadi sinyal buruk bagi industri perhotelan.

"Berbagai daerah sudah menyampaikan bahwa banyak hotel yang sudah tidak menyerap lagi tenaga daily worker. Karena hotel kan sifatnya musiman, kadang musim ramai kadang sepi. Karena musim ramai sulit ditemukan, sudah pasti daily worker tidak terserap. Kalau kondisi ini diperpanjang, akan juga terjadinya yang namanya PHK," ujar dia.

(Dhera Arizona)

SHARE