ECONOMICS

Ditentang Partai Sendiri, Truss Siap Batalkan Rencana Pemotongan Tarif Pajak

Tim IDXChannel 04/10/2022 00:05 WIB

Kebijakan tersebut diyakini Truss dapat membantu memperbaiki kondisi perekonomian Inggris yang sedang tertekan tingginya inflasi dan krisis energi.

Ditentang Partai Sendiri, Truss Siap Batalkan Rencana Pemotongan Tarif Pajak (foto: MNC Media)

IDXChannel - Perdana Menteri Inggris, Liz Truss, dikabarkan siap membatalkan rencananya untuk menghapus tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 45 persen, yang sedianya bakal didanai dari pinjman pemerintah.

Kebijakan tersebut diyakini Truss dapat membantu memperbaiki kondisi perekonomian Inggris yang sedang tertekan tingginya inflasi dan krisis energi. Namun, usulan tersebut justru mendapat tentangan dari berbagai pihak.

Salah satu tentangan paling keras justru datang Partai Konservatif, yang notabene merupakan partai politik pimpinan Truss, sekaligus yang mengantarkan Mantan Menteri Luar Negeri itu ke kursi Perdana Menteri.

Alhasil, setelah sempat diumumkan pada 23 September 2022 lalu bersama Menteri Keuangan, Kwasi Kwarteng, kebijakan pemotongan pajak tersebut rupanya bakal segera dianulir oleh Truss.

Selain dari Partainya sendiri, tentangan juga datang dari mantan menteri, Michael Gove, yang menyebut ide pemotongan pajak bagi orang kaya tersebut sebagai keputusan yang salah. Sebagaimana dilansir Bloomberg, Senin (3/10/2022), terdapat beberapa kekhawatiran bila pemotongan pajak penghasilan tinggi itu diberlakukan. 

Pemotongan pajak dikhawatirkan akan semakin meningkatkan beban hutang pemerintah yang sudah cukup banyak untuk menangani masalah tagihan energi yang melonjak. 

Selain itu, penghapusan tarif pajak penghasilan tertinggi membuat kesan pemerintah hanya memprioritaskan warga menengah atas daripada warga menengah ke bawah, khususnya dalam menghadapi krisis biaya hidup.  

Sementara, isu ini pada dasarnya juga belum menjadi perhatian warga Inggris secara luas, mengingat saat ini masyarakat Inggris sedang berjuang dalam krisis biaya hidup akibat lonjakan inflasi. (TSA)

Penulis: Ribka Christiana

SHARE