Dongkrak Ekonomi Masyarakat, Perhutanan Sosial Sumbang Rp118,69 Miliar
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeklaim perhutanan sosial mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.
IDXChannel - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeklaim perhutanan sosial mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.
Hal ini tercermin dari nilai transaksi ekonomi program perhutanan sosial yang menyentuh angka Rp118,69 miliar selama 2022.
"Jadi perhutanan sosial ini cukup memberi dampak," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (18/1/2023).
Dia mengungkapkan, ada tiga provinsi dengan nilai tukar ekonomi tertinggi yaitu Sumatera Utara, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat.
"Ada enam persen dari kelompok usaha perhutanan sosial yang melaporkan pada aplikasi GoKUPS, itu ternyata mencatat angka Rp118 miliar transaksi ekonomi," ungkapnya.
Menteri Siti menyampaikan bahwa, perhutanan sosial mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga berdampak positif untuk perekonimian mereka.
"Sebagai gambaran kira-kira 40 sampai 50 persen kelompok usaha perhutanan sosial ini sudah berinteraksi ekspor, seperti dari Jawa Barat, dari Maluku, kemudian Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan lain-lain," urainya.
Dia juga menjelaskan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, nilai transaksi ekonomi dari program perhutanan sosial selalu mencatatkan angka pertumbuhan.
Pada 2018, nilai transaksi ekonomi mencapai Rp2,07 miliar; kemudian meningkat menjadi Rp5,01 miliar pada tahun 2019; lalu menjadi Rp17,48 miliar pada tahun 2020, tahun 2021 tumbuh menjadi Rp23,79 miliar, dan melonjak cukup tinggi menjadi Rp118,69 miliar pada 2022.
Kementerian LHK mencatat akses kelola perhutanan sosial saat ini telah mencapai 5,32 juta hektare yang tersebar di 33 provinsi, 380 kabupaten, 2.315 kecamatan, dan 4.294 desa di Indonesia.
"Sejauh ini, perhutanan sosial telah melibatkan lebih dari 1,1 juta kepala keluarga," pungkasnya.
(DES)