Shifa Nurhaliza
IDXChannel - Menindaklanjuti program perhutanan sosial sebagai salah satu upaya dalam menggerakan pertumbuhan ekonomi wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, mengadakan Rapat Koordinasi lanjutan terkait progress Program Perhutanan Sosial dan Food Estate (FE) dengan berbagai K/L terkait pada Kamis, (14/1/2021).
“Perhutanan sosial memiliki berbagai manfaat, selain membuka lapangan pekerjaan baru yang sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah, program ini juga mampu mengurangi ketimpangan penguasaan lahan antara korporasi dengan masyarakat, serta mampu mengurangi konflik teritorial, tingkat kemiskinan, dan laju deforestasi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan, dalam keterangan resminya.
Dalam rakor ini, dipaparkan berbagai capaian kegiatan Food Estate yang telah dilaksanakan di Sumatera Utara, Penyusunan Rencana Induk Food Estate, Pengembangan Wilayah Terintegrasi Berbasis Perhutanan Sosial di Lokasi Pilot Project, serta tindak lanjut arahan Presiden pada penyerahan SK Perhutanan Sosial pada tanggal 7 Januari 2021 kemarin. Selain Provinsi Sumatera Utara, daerah yang juga dijadikan pilot project yaitu Kalimantan Tengah untuk Food Estate, sedangkan Jawa Timur, dan Bangka Belitung sebagai wilayah terintegrasi perhutanan sosial.
Dalam rakor ini, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI menjelaskan berbagai capaian kegiatan yang telah mereka lakukan terkait food estate di Sumatera Utara, Humbang Hasundutan.
Menko Luhut menuturkan bahwa pihaknya telah menyaksikan perkembangan yang positif dari lokasi FE di Humbang Hasundutan. Lahan di area sudah terbuka seluruhnya 200 Ha, dan 73 persen diantaranya sudah ditanami tiga komoditas yaitu kentang, bawang merah serta bawang putih.
