DPR Sepakati PMN Tunai Rp659 Miliar untuk Airnav, Ini Rencana Penggunaannya
Kesepakatan tersebut setelah Komisi XI dan Kementerian keuangan (Kemenkeu) melakukan pendalaman.
IDXChannel - Komisi XI DPR RI menyepakati Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp659,19 miliar Tahun Anggaran 2023 untuk Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (LPPNPI) atau Airnav Indonesia.
Kesepakatan tersebut setelah Komisi XI dan Kementerian keuangan (Kemenkeu) melakukan pendalaman.
"Komisi XI DPR RI menyepakati Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp659,19 miliar kepada Perum LPPNPI," demikian poin kesimpulan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang dibacakan Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit, Senin (18/9/2023).
Suntikan anggaran itu akan digunakan untuk melengkapi peralatan Air Traffic Management System (ATM) atau manajemen lalu lintas penerbangan dan ruang udara yang telah memasuki batas maksimal usia teknis.
lalu, dukungan atas pemindahan Ibu Kota negara dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur, serta pengambilalihan pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura untuk program realignment FIR.
Tak hanya itu, legislatif juga menyetujui pelaksana PMN non-tunai Tahun Anggaran 2023 berupa barang milik negara dengan nilai perolehan sebesar Rp892,0 miliar untuk Airnav Indonesia.
PMN Non-tunai ini bertujuan memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perum LPPNPI, mengoptimalisasi manfaat barang milik negara dari Kementerian Perhubungan yang terkait dengan navigasi kepada Airnav Indonesia.
Di luar PMN, Komisi XI memberikan catatan kepada Perum LPPNPI untuk mengoptimalkan kinerjanya. Catatan yang dimaksud yaitu, mendukung traffic penerbangan yang kondusif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, serta menjaga reputasi pemerintah atas keselamatan dan kualitas pelayanan navigasi penerbangan di dalam negeri.
Lalu, memberikan kontribusi berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), memberikan pelayanan kenavigasian yang berkualitas, mengutamakan keselamatan, efisiensi penerbangan, dan ramah lingkungan, menyelesaikan piutang perusahaan, memperkuat tata kelola terkait pengelolaan navigasi. (NIA)