Ekonom Khawatir Imbal Hasil Dana Kelolaan Tapera Lebih Kecil dari Inflasi

Alih-alih diatur oleh manajer investasi, masyarakat seharusnya bisa memilih instrumen investasi yang punya imbal hasil lebih besar dari Tapera.

IDXChannel - Ekonom menyimpan kekhawatiran soal imbal hasil investasi dana kelolaan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) akan lebih rendah dari inflasi.

Alih-alih diatur oleh manajer investasi, masyarakat seharusnya bisa memilih instrumen investasi yang punya imbal hasil lebih besar dari Tapera.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menjelaskan konsep iuran tapera seperti dijelaskan oleh Pemerintah akan memaksa para pekerja membayar setiap bulan sebesar 2,5% dari upah yang diterima.

Jika pekerja yang sudah memiliki rumah, maka iuran tersebut akan dikonversi menjadi sebuah tabungan yang suatu saat bisa ditarik oleh peserta, ditambah dengan imbal hasil atas investasi yang dikelola oleh BP Tapera.

"Manfaat bagi peserta yang tidak mengambil program Tapera akan sangat minim. Peserta yang tidak ambil rumah pertama, karena preferensi atau sudah punya rumah, justru dirugikan apabila tingkat pengembalian tidak optimal," ujar Huda saat dihubungi MNC Portal, Minggu (2/6/2024).

Huda menilai, seharusnya uang pekerja yang dibayarkan 2,5% dari gaji bisa dialokasikan ke instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Tidak harus lari ke Tapera, yang akan diinvestasikan ke Obligasi dan Deposito saja.

"Seharusnya dengan uang yang diambil untuk iuran Tapera bisa digunakan untuk investasi sendiri, tapi gegara diambil buat Tapera bisa tidak optimal, atau bahkan rate returnnya lebih rendah dibandingkan inflasi," sambungnya.

Menurutnya, jika tujuan Tapera adalah untuk mengentaskan backlog perumahan, maka Huda menyoroti soal program Tapera yang sudah lebih dulu diterapkan kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab menurutnya, hingga saat ini backlog perumahan masih tergolong cukup tinggi.

"Apakah benar Tapera bisa menyelesaikan masalah Backlog rumah di Indonesia. Secara aturan, kewajiban ini sudah berjalan dari tahun 2018 atau dua tahun setelah UU Tapera terbit," kata Huda.

"Namun apakah sudah menyelesaikan masalah backlog perumahan? Nyatanya backlog perumahan masih terlampau tinggi. Bank Tabungan Negara juga sudah disuntik PMN jumbo pada tahun 2023 untuk membantu kepemilikan rumah," pungkasnya. (TSA)