Ekonomi Bangka Belitung Anjlok Akibat Korupsi Timah, PHK Terjadi pada Ribuan Pekerja

Akibatnya, daya beli ikut turun karena masyarakat tidak memiliki uang cukup untuk berbelanja, sektor ritel sebagai penanda daya beli juga terasa anjlok.

IDXChannel - Perekonomian Bangka Belitung disebut terkoreksi akibat kasus korupsi timah, di mana Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita aset smelter sehingga banyak masyarakat tidak bisa bekerja menyerahkan hasil tambangnya.

Akibatnya, daya beli ikut turun karena masyarakat tidak memiliki uang cukup untuk berbelanja, sektor ritel sebagai penanda daya beli juga terasa anjlok.

"Di Bangka lagi turun karena di wilayah yang mengandalkan sumber daya alam, ketika industrinya lagi turun ya ikutan turun juga perekonomiannya," kata Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), Budihardjo Iduansjah, Kamis (10/10/2024).

Pola yang sama terjadi di wilayah lain yang juga mengandalkan sumber daya alam untuk hidup, yakni seperti Kalimantan dan wilayah lainnya.

"Kayak Kalimantan saat batu bara bagus, penjualan bagus, jadi daerah tertentu seperti Babel dengan timah, Kalimantan dengan batu bara dan Makassar kalau panen kopi, pala itu penjualan naik, jadi itu memang mengikuti pendapatan hasil jualan bumi," kata dia.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Babel Elius Gani mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan sawit yang kepemilikannya terkait dengan pemilik timah ditutup dan rekeningnya diblokir. 

Dampaknya, sejumlah perusahaan kesulitan membayar hak karyawan dan banyak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kalau dibandingkan dengan angka tahun lalu ada 38 pekerja yang di-PHK, saat ini 1.527 orang kena PHK. Maka ada lonjakan signifikan karena adanya perusahaan smelter yang tutup sebagai akibat dari penertiban tata kelola timah," kata Elius Gani.

Adapun ekonomi Kepulauan Bangka Belitung di kuartal II-2024 sebesar 1,03 persen, lebih lambat dibandingkan capaian periode yang sama 2023 yang tumbuh di angka 5,13 persen. Adapun saat ini di Bangka Belitung, tidak banyak peluang kerja yang bisa ditawarkan.

"Untuk sektor timah ada 6 smelter yang ditutup, termasuk juga ada beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan smelter itu, di luar smelter ada 8, total 14 usaha yang ditutup. Pekerja terkena PHK ada sebanyak 1.372 orang," kata Elius.

Kalangan pelaku usaha menilai tata kelola timah harus dikembangkan dengan baik, karenanya harus ada tindakan nyata agar masalah tata niaga bisa lebih jelas dan aman bagi penambang.

(NIA DEVIYANA)