Ekspor Gas Dipangkas di Tengah Isu Karhutla, Pemerintah Diingatkan Jaga Hubungan dengan Singapura
Pengetatan pasokan energi ini mencuat di tengah polemik kabut asap lintas batas yang dipicu oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla).Sepanjang 2025.
IDXChannel - Hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura kembali menghangat menyusul kebijakan pemerintah Indonesia memangkas volume ekspor gas alam ke Singapura sebesar 31 BBTUD demi mencukupi kebutuhan domestik.
Pengetatan pasokan energi ini mencuat di tengah polemik kabut asap lintas batas yang dipicu oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan mengingatkan pengambil kebijakan agar menimbang dinamika ekonomi kedua negara secara komprehensif. Pasalnya, stabilitas pasokan energi dinilai tidak dapat dipisahkan dari keterkaitan perdagangan serta aliran investasi yang telah terjalin kuat selama ini.
“Indonesia tentu harus mengutamakan kepentingan nasional, termasuk memastikan kebutuhan energi dalam negeri terpenuhi. Namun, kita juga perlu mempertimbangkan besarnya keterkaitan ekonomi dengan Singapura. Ketegangan yang berkepanjangan justru berisiko merugikan kedua negara,” kata Herry, Senin (2/11/2026).
Berdasarkan kajian NEXT Indonesia Center bertajuk “Indonesia-Singapura: Memanas, tapi Saling Butuh”, derajat ketergantungan Indonesia terhadap Singapura tercatat lebih besar.
Sepanjang 2025, arus barang asal Singapura menyumbang 7,93 persen dari total impor Indonesia, sedangkan komoditas dari Indonesia hanya mengisi 3,82 persen dari keseluruhan impor Singapura.
Tingkat ketergantungan tersebut paling nyata terlihat pada sektor minyak dan gas bumi (migas). Kendati Indonesia merupakan negara produsen minyak mentah, sebesar 28,70 persen kebutuhan migas nasional diimpor dari Singapura sepanjang kurun waktu 2021–2025.
Pada produk minyak olahan (HS 2710), nilai impornya menembus US$47,23 miliar atau mencakup 47,99 persen dari total impor pos tersebut, sementara pasokan kokas minyak bumi dan residu sejenis (HS 2713) asal Singapura mendominasi hingga 62,20 persen.
Sebaliknya, Singapura juga menggantungkan pemenuhan kebutuhan energinya dari Indonesia. Nilai impor gas, minyak bumi, dan hidrokarbon berwujud gas lainnya (HS 2711) dari Indonesia, termasuk elpiji mencapai US11,5 miliar atau setara 36,94 persen dari total impor kategori tersebut oleh Singapura.
Pada sektor nonmigas, komoditas kiriman Indonesia terbesar ke Negeri Singa disumbang oleh mesin dan peralatan listrik (HS 8543) senilai US5,91 miliar, diikuti perangkat telepon senilai US3,97 miliar, serta emas sebesar US3,96 miliar.
Pada lanskap penanaman modal, Singapura bertahan sebagai kontributor Penanaman Modal Asing (PMA) terbesar di Indonesia. Realisasi investasinya sepanjang periode 2021–2025 mencapai Rp1.134,6 triliun atau memegang porsi 31,06 persen dari total PMA, jauh melampaui Hong Kong (14,68 persen).
Kemudian Tiongkok (14,12 persen), dan Malaysia (7,20 persen). Kendati demikian, status Singapura sebagai pusat keuangan regional membuat entitas yang tercatat belum tentu merupakan pemilik manfaat akhir.
Dana investasi tersebut paling banyak dialirkan ke sektor industri logam dasar dan barang logam dengan nilai mencapai Rp286,1 triliun atau 25,22 persen.
“Hubungan kedua negara memang tidak selalu seimbang, tetapi kepentingannya jelas saling terhubung. Kepentingan dalam negeri, seperti pasokan gas, tentu perlu dijaga. Namun pernyataan keras dan emosional dari pejabat publik justru berisiko memperkeruh keadaan,” ujar Herry.
Melihat kondisi tersebut, Herry mendorong pemerintah untuk mengedepankan jalur komunikasi yang konstruktif, konsisten menghormati kesepakatan kontraktual, serta merumuskan jalan keluar yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
“Setiap kebijakan perlu mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Menjaga hubungan baik dengan negara tetangga seperti Singapura juga bagian dari menjaga kepentingan ekonomi Indonesia sendiri,” katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)