Erick Thohir Buka-bukaan Soal Rencana Pembatasan Pembelian Pertalite
Menteri BUMN Erick Thohir buka suara terkait rencana pemerintah membatasi pembelian Pertalite untuk menjaga APBN.
IDXChannel - Menteri BUMN Erick Thohir buka suara terkait rencana pemerintah membatasi pembelian Pertalite. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Pertamina mengendalikan penjualan BBM tersebut demi menjaga APBN.
Erick Thohir menyebut pemerintah belum memutuskan kebijakan tersebut. "Nanti kita tunggu saja. Saya belum dengar dan belum diputuskan," kata Erick usai menghadiri Peluncuran Halaqah Fikih Peradaban PBNU di Pondok Pesantren Krapyak, Kamis (11/8/2022).
Lebih lanjut, dia menjelaskan alasan pemerintah mengatur harga dan penyaluran BBM. Hal itu berkaitan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,44 persen merupakan angka yang luar biasa dibandingkan dengan banyak negara. Pertumbuhan ekonomi dari 5,01 persen menjadi 5,4 persen juga merupakan sesuatu yang bagus.
Namun pertumbuhan ekonomi ini juga diikuti pertumbuhan inflasi. Hal itu berkaitan erat dengan harga pangan dan energi.
"Kita lihat harga pangan mahal, harga energi juga mahal. Tetapi kita lihat bukan di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia," ujar dia.
Erick menyebut harga BBM di Amerika dan Eropa jauh lebih mahal dibanding dengan harga di Indonesia, demikian juga pangan. Oleh karena itu, Presiden Jokowi selalu mengingatkan kepada semua menteri untuk turun ke bawah memastikan harga pangan dan BBM bisa terjangkau.
Pemerintah juga sudah memberikan subsidi sebesar Rp 520 triliun. Subsidi tersebut untuk listrik dan BBM. Ia menilai tidak banyak negara mengambil kebijakan yang sama.
Kebijakan tersebut, lanjutnya, diambil pemerintah untuk mengatasi harga minyak yang tinggi. "Itulah yang perlu menjadi pemikiran. Kita sudah impor minyak sejak 2003, di mana sebulan itu 1,2 miliar dollar. Berapa setahun? "terangnya.
Dengan kondisi tersebut, kata Erick, Menteri Keuangan sedang menggodok kebijakan subsidi BBM. Itu lantaran harga BBM dijaga agar tetap terjangkau bagi masyarakat tapi tidak membebani APBN.
Menurut dia, pemerintah bahkan menjaga harga Pertamax tetap sama dalam beberapa waktu terakhir hingga selisih Rp 3000 dengan kompetitor. Artinya, Pertamax masih mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Meski begitu, subsidi yang diberikan oleh pemerintah harus tepat sasaran. Selama ini, pemerintah harus tutup mata memberikan subsidi kepada yang mampu sedangkan rakyat yang mayoritas membutuhkan subsidi lebih banyak.
"Nah itu yang mungkin sedang dipikirkan oleh pemerintah untuk keadilan itu ada jangan yang mampu disubsidi. Dan sebagai Kementerian BUMN akan mematuhi apapun keputusannya, "ujar dia.
Dia memastikan negara akan hadir untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Ia yakin kebijakan yang diputuskan oleh Presiden Jokowi merupakan wujud dari kehadiran negara dan keberpihakan kepada rakyat Indonesia.
(FRI)