Erick Thohir Heran PMN BUMN Dinilai Negatif
Erick Thohir heran dengan anggapan negatif atas pemberian PMN kepada BUMN. Itu lantaran mayoritas dana dari PMN digunakan untuk proyek pemerintah.
IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir heran dengan anggapan negatif atas Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima perusahaan pelat merah.
Padahal dana tersebut bakal digunakan untuk proyek strategis nasional (PSN). Menurut Erick, 70 persen dari total PMN yang diterima BUMN digunakan untuk penugasan pemerintah, baik untuk membuat atau menyelesaikan PSN.
"Bagaimana persepsi Penyertaan Modal Negara yang selama ini seakan-akan negatif. Padahal 70 persen PMN itu penugasan yang harus kita selesaikan," ungkap Erick saat ditemui wartawan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/9/2022).
Dia mencatat ada sejumlah aksi korporasi yang dilakukan BUMN tanpa dukungan anggaran dari negara. Aksi ini dilakukan perseroan yang berorientasi pada bisnis dan bukan penugasan. "Sekarang aksi korporasi yang dilakukan BUMN itu tidak lain mengembangkan bisnisnya tanpa PMN. Dari total PMN itu hanya 10 persen," kata dia.
Adapun PMN 2023 yang sudah disetujui Kementerian Keuangan sebesar Rp41,31 triliun. Jumlah ini lebih kecil dari yang diajukan Erick sebelumnya, yakni Rp67,82 triliun.
Erick menyebut PMN yang dialokasikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih kurang. Lantaran, ada sejumlah program penugasan pemerintah yang dijalankan BUMN memerlukan pendanaan yang cukup besar.
Lalu, anggaran beberapa proyek strategis yang masih bersifat terbuka. Misalnya anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dalam proses audit BPKP dan Komite KCJB lantaran adanya cost overrun atau pembengkakan biaya.
Selain itu, ada potensi kebutuhan PMN lainnya bagi BUMN yang masih mengalami dampak Covid-19, terutama di kluster pariwisata dan pendukung.
"PMN ini masih kurang karena ada beberapa pos penugasan yang memerlukan PMN yang jumlahnya masih terbuka dan menunggu hasil komite KCJB, Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM, dan laporan BPKP terkait cost overrun KCJB," ujar Erick saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, pada pekan lalu.
Meski PMN BUMN dinilai kurang, Erick memastikan pihaknya mencoba mencari alternatif pendanaan lainnya. Misalnya, menggunakan dana cadangan investasi untuk BUMN sebesar Rp5,7 triliun.
(FRI)