AALI
9925
ABBA
290
ABDA
7000
ABMM
1380
ACES
1275
ACST
194
ACST-R
0
ADES
3400
ADHI
840
ADMF
7625
ADMG
188
ADRO
2310
AGAR
364
AGII
1390
AGRO
1325
AGRO-R
0
AGRS
163
AHAP
70
AIMS
362
AIMS-W
0
AISA
175
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1100
AKRA
800
AKSI
755
ALDO
1375
ALKA
314
ALMI
288
ALTO
258
Market Watch
Last updated : 2022/01/21 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
513.72
1.77%
+8.94
IHSG
6726.37
1.5%
+99.50
LQ45
959.76
1.74%
+16.42
HSI
24935.43
-0.07%
-16.92
N225
27522.26
-0.9%
-250.67
NYSE
16663.77
-0.92%
-155.21
Kurs
HKD/IDR 1,840
USD/IDR 14,345
Emas
847,450 / gram

Defisit APBN 2021 Lebih 3 Persen, Erick Thohir Bakal Tekan PMN BUMN

ECONOMICS
Suparjo Ramalan
Kamis, 02 Desember 2021 12:00 WIB
Terkait defisit APBN 2021, Menteri BUMN Erick Thohir berjanji akan menekan penyertaan modal negara (PMN) BUMN. 
Defisit APBN 2021 Lebih 3 Persen, Erick Thohir Bakal Tekan PMN BUMN (Dok.MNC Media)
Defisit APBN 2021 Lebih 3 Persen, Erick Thohir Bakal Tekan PMN BUMN (Dok.MNC Media)

IDXChannel - Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021 melebihi 3 persen atau batas yang ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) tentang keuangan negara. Menteri BUMN Erick Thohir berjanji akan menekan penyertaan modal negara (PMN) BUMN. 

Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Erick Thohir menyebut, pihaknya berusaha agar perusahaan pelat merah tidak membebani keuangan negara melalui penyuntikan PMN. Meski, kata dia, PMN yang dialokasikan BUMN untuk sejumlah proyek penugasan pemerintah. 

"Kami dari Kementerian BUMN berusaha keras, kita juga tidak ingin memberikan beban secara terus menerus kepada pemerintah, apalagi kita tahu pada saat ini defisit anggaran sudah melebihi 30 persen dan ke depan ini harus kembali ke 30 persen artinya apa? Beban Kementerian Keuangan yang selalu berdasarkan pendapatan pajak atau memberikan PMN ini perlu dikurangi," ujar Erick, Kamis (2/12/2021). 

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyepakati PMN Tahun Anggaran 2021 untuk 7 BUMN senilai Rp35,135 triliun. Sebelumnya, Kemenkeu baru menyepakati PMN untuk PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 6,2 triliun.

Adapun rincian 7 BUMN penerima PMN di antaranya, pertama, Indonesia Financial Group (IFG) atau PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) selaku Holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan sebesar Rp 20 triliun.

IFG akan mengalokasikan anggaran untuk program restrukturisasi berupa peningkatan kapasitas usaha dalam menata industri perasuransian dan pinjaman hingga restrukturisasi PT Jiwasraya (Persero).

Kedua, PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp 6,208 triliun. Anggaran dialokasikan untuk penugasan pembangunan Tol Trans Sumatera. Ketiga, PT Pelindo sebesar sebesar Rp 1,2 triliun untuk pembangunan pelabuhan.

Keempat, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Rp 470 miliar untuk penugasan infrastruktur dasar. Kelima, PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)/KIW sebesar Rp 977 miliar, PT PAL Indonesia (Persero) sebesar Rp 1,28 triliun dan PT PLN (Persero) senilai Rp 5 triliun

Keenam, PT PAL Indonesia (Persero) sebesar Rp 1,28 triliun dan PT PLN (Persero) senilai Rp 5 triliun untuk pembangunan kapal selam. Ketujuh, PT PLN (Persero) sebesar Rp5 triliun.

"Terakhir ini PLN Rp 5 triliun sebagai pembangunan transmisi gardu induk distribusi listrik masuk desa untuk masyarakat kita yang ada di desa yang belum mendapatkan listrik," ungkap Erick. 

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD