Erick Thohir Pamer Kementeriannya Raih WTP yang ke-15 Kali
Menteri BUMN Erick Thohir memamerkan kementerian yang dipimpinnya kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-15 kalinya.
IDXChannel - Menteri BUMN Erick Thohir memamerkan kementerian yang dipimpinnya kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-15 kalinya.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2021 diserahkan oleh Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara VII BPK Hendra Susanto kepada Menteri BUMN Erick Thohir, Kamis (7/7/2022).
Pencapaian ini sekaligus menandai diperolehnya predikat opini WTP secara konsisten sejak 2007. Di samping pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2021,
Tim BPK juga melakukan pemeriksaan atau audit Dukungan terhadap Bagian Anggaran (BA) Investasi Pemerintah (BA 999.03). Selain itu, audit BA Pengelolaan Subsidi Pemerintah (BA 999.07) sebagai dukungan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2021 yang juga mendapatkan opini WTP.
BA 999.03 merupakan laporan keuangan pelaksanaan investasi pemerintah pada perusahaan negara, termasuk pelaksanaan PMN dan IP PEN. Sedangkan BA 999.07 merupakan laporan keuangan pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada sektor UMKM melalui program pemberian subsidi bunga atau margin bagi debitur PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan PT Pegadaian (Persero) sejak 2020.
Erick Thohir mengatakan segala transformasi yang ada di Kementerian BUMN dan BUMN selama 3 tahun terakhir merupakan hasil kerja sama yang erat dengan BPK. Meski kembali mempertahankan predikat opini WTP, Erick tidak berpuas diri.
"Kami berharap dukungan penuh kepada BPK untuk terus membantu kami dalam melanjutkan transformasi ini,” ujar Erick dikutip Jumat (8/7/2022).
Menurutnya, pemeriksaan dan audit BPK sangat diperlukan agar dapat melakukan evaluasi dan introspeksi atas hal-hal yang kurang sesuai atau berpotensi merugikan negara. Semakin cepat diketahui, maka bisa lebih baik mempersiapkan mekanisme pencegahan maupun mengambil langkah hukum jika terbukti ada penyimpangan.
Erick menegaskan ini menjadi bukti nyata dari komitmen segenap pegawai Kementerian BUMN dalam menjalankan amanah secara transparan dan akuntabel sesuai prinsip Good Governance.
"Tentu kami juga menyadari, perbaikan korporasi tentu harus diiringi juga perbaikan dengan keseimbangan pasar dengan intervensi market yang diharapkan oleh pemerintah juga. Karena memang tupoksi kami ada dua, selain memang menyehatkan korporasinya juga bagaimana memastikan pelayanan masyarakat atau keseimbangan pasar ini bisa tetap terjaga,” tandas Erick.
Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap BPK yang selama ini telah menjadi mitra Kementerian BUMN dalam mengawal BUMN. Sejumlah catatan BPK akan segera ditindaklanjuti dan menjadi masukan yang berharga untuk mewujudkan Good Governance yang konsisten, baik di Kementerian BUMN maupun BUMN.
Erick menegaskan, dirinya tidak akan mentolerir segala bentuk indikasi kecurangan apapun yang berpotensi merugikan negara. Bahkan, beberapa kasus korupsi di tubuh BUMN telah berhasil diungkap karena Kementerian BUMN tidak segan-segan bersikap transparan dan tidak memberi ruang bagi pelaku kecurangan.
(DES)