ESDM Ungkap Kategori PLTU Batu Bara yang Boleh Jual Emisi Karbon
Kementerian ESDM telah menetapkan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi (PTBAE) untuk mendukung pelaksanaan perdagangan karbon.
IDXChannel - Kementerian ESDM telah menetapkan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi (PTBAE) untuk mendukung pelaksanaan perdagangan karbon di subsektor pembangkit listrik batu bara atau PLTU yang akan dimulai tahun ini.
Hal itu tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2023 tentang Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Gas Rumah Kaca PLTU Batu Bara Yang Terhubung Ke Jaringan Tenaga Listrik PLN Fase Ke Satu.
Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman Hutajulu menjelaskan, PTBAE fase ke satu hanya berlaku pada PLTU batu bara yang terdiri dari empat kategori.
“Pertama, PLTU non mulut tambang dan PLTU mulut tambang dengan kapasitas terpasang lebih dari atau sama dengan 25 MW sampai dengan kurang dari 100 MW,” ujarnya saat peluncuran Perdagangan Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik di Jakarta, Rabu (22/2/2023).
Kedua, PLTU mulut tambang dengan kapasitas terpasang lebih dari atau sama dengan 100 MW. Ketiga, PLTU non mulut tambang dengan kapasitas terpasang lebih dari atau sama dengan 100 MW sampai dengan kurang dari atau sama dengan 400 MW. Keempat, PLTU non mulut tambang dengan kapasitas terpasang lebih dari 400 MW.
"Nanti pada tahun 2024 perdagangan karbon akan diterapkan pada PLTU batu bara non mulut tambang dan mulut tambang dengan kapasitas lebih besar sama dengan 25 MW ukuran yang cukup kecil. Sedangkan PTBAE untuk PLTU di luar wilayah usaha PLN dan atau untuk kepentingan sendiri ditetapkan paling lambat 31 Desember 2024," jelas Jisman.
Seperti diberitakan sebelumnya, perdagangan karbon ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada unit pembangkit PLTU batu bara yang terhubung ke jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero) dengan kapasitas lebih besar atau sama dengan 100 MW.
(SLF)
