Gara-Gara Ini, Lima Provinsi Masuk Dalam Pantauan Khusus Presiden Jokowi

saat ini sudah ada lima provinsi yang masuk dalam pantauan pemerintah pusat lantaran tingkat inflasinya sudah terlalu tinggi.

IDXChannel - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyatakan bahwa ancaman kenaikan inflasi tengah mengancam perekonomian seluruh negara di dunia. Tak terkecuali juga di Indonesia.

Karena itu pria yang akrab disapa Jokowi ini meminta seluruh pihak untuk dapat bersama-sama mewaspadai dan mengantisipasi pergerakan inflasi, baik di level nasional maupun daerah. Terkait hal itu, Jokowi meminta peran aktif para kepala daerah, mulai dari gubernur hingga walikota dan bupati untuk memahami betul kondisi inflasi di wilayah masing-masing.

Menurut Jokowi, saat ini sudah ada lima provinsi yang masuk dalam pantauan pemerintah pusat lantaran tingkat inflasinya sudah terlalu tinggi. Lima provinsi tersebut dikatakan Jokowi posisi inflasinya sudah melewati ambang batas aman di level lima persen, sehingga perlu segera diwaspadai dan dicarikan solusinya.

"Ini lima provinsi yang inflasinya di atas lima persen. Provinsi Jambi harus hati-hati karena (inflasinya) sudah berada di angka 8.55 persen. Lalu Sumatera Barat di angka 8,01 persen. Bangka Belitung 7,77 persen. Riau angkanya 7,04 persen dan Aceh di angka 6,97 persen," ungkap Jokowi.

Karena itu, Jokowi meminta secara khusus agar para bupati, walikota, dan gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP). Lewat kerjasama tersebut, seluruh jajaran kepala daerah itu diminta untuk aktif mengecek secara berkala terkait barang-barang apa saja yang harganya naik signifikan, sehingga dapat memicu kenaikan inflasi.

"Bisa saja beras, cabai, atau bawang merah. Dan dicek, TPIP cek daerah mana yang memiliki pasokan yang melimpah, disambungkan. Ini harus disambungkan, karena negara ini besar sekali. Ada 514 kabupaten/kota dan 37 provinsi," tutur Jokowi.

Menurut Jokowi, pihaknya akan mengawasi betul untuk memantau daerah mana saja yang tingkat inflasinya sudah terlalu tinggi, masih dalam posisi normal dan juga yang berada di level rendah. Karenanya, Jokowi memastikan bahwa pihaknya bakal secara tiba-tiba dan acak bakal mendatangi langsung berbagai wilayah di Indonesia untuk melakukan pengecekan kondisi di lapangan.

"Seluruh kepala daerah, dari gubernur sampai bupati dan walikota, harus benar-benar memahami secara baik keadaan inflasi di daerahnya. Detil angka-angkanya harus tahu. Posisi inflasi (di daerah) saya di angka berapa. Nanti Saya ke daerah, (ketika) Saya tanya jangan sampai gelagapan, nggak ngerti posisi inflasi provinsinya di angka berapa," tegas Jokowi. (TSA)