Garap Proyek KPBU di IKN, Pemerintah Bakal Siapkan Rp2 T setiap Tahun

Badan Otorita IKN menyatakan, pemerintah bakal menyiapkan Rp2 triliun setiap tahun untuk proyek Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) di IKN.

IDXChannel - Badan Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) menyatakan bahwa pemerintah bakal menyiapkan setidaknya Rp2 triliun setiap tahun untuk proyek Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) di IKN.

Analis Anggaran Ahli Madya Direktorat Investasi dan Kemudahan Berusaha OIKN Marwan Riyandi menjelaskan, pengucuran dana tersebut merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk menjamin proses pemindahan IKN. Nilai tersebut, kata dia, setara dengan 0,10-0,15% dari GDP Indonesia setiap tahunnya.

"Pemerintah sendiri melalui Kementerian Keuangan, menjamin pembayaran KPBU untuk IKN adalah 0,1% dari GDP sampai dengan tahuh 2030. Setelah tahun 2030, 0,15% dari GDP itu dukungan pemerintah untuk proyek KPBU," kata Marwan dalam acara Peluang Investasi IKN di Jakarta, Jumat (1/12/2023).

"Artinya ketika GDP kita sebesar Rp2.000 triliun, maka apabila kita hitung sekitar Rp2 triliun dukungan pemerintah per tahun yang bisa dikucurkan untuk membangun IKN," sambungnya.

Selain KPBU, Marwan menuturkan, beberapa skema investasi yang ditawarkan oleh Otorita IKN seperti Business to Business yang merupakan skema kerja sama antara entitas bisnis satu ke bisnis lainnya, dalam hal ini badan usaha swasta dengan Badan Usaha Otorita.

Selain itu, investasi langsung yang nerupakan skema investasi yang mana badan usaha melakukan penanaman modal secara langsung untuk melaksanakan pembangunan.

Ada juga Creative Financing yang merupakan skema pembiayaan yang bersumber dari dana swasta maupun dari para pemangku kepentingan non-pemerintah yang dapat dikombinasikan dengan dana yang berasal dari APBN maupun Barang Milik Negara.

Marwan menambahkan, setidaknya terdapat 72 peluang investasi yang tersebar di keseluruhan KIPP, dengan kebutuhan investasi yang beragam. Namun diproyeksikan kebutuhan investasi dalam waktu dekat sekitar Rp162,8 triliun hingga Rp164,1 triliun.

Adapun 72 peluang investasi tersebut, meliputi hunian vertikal negara 33 paket, hunian vertikal milik 24 paket, hunian rumah negara 11 paket, hingga hunian rumah milik sebanyak 4 paket proyek.

"Ini (pengucuran dana KPBU) merupakan komitmen pemerintah untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara," ucap Marwan.

(RNA)